Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga Afghanistan Protes ke AS Terkait Pembebasan Dana untuk Korban 9/11

Kompas.com - 13/02/2022, 18:30 WIB
Tito Hilmawan Reditya

Penulis

KABUL, KOMPAS.com - Warga Afghanistan melakukan protes pada Sabtu (12/2/2022) untuk menentang perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden AS Joe Biden sehari sebelumnya.

Biden akan membebaskan 3,5 miliar dollar AS dana Afghanistan yang dibekukan untuk digunakan sebagai kompensasi bagi korban 9/11.

Dilansir AP, para pengunjuk rasa mengangkat spanduk yang menuduh AS mencuri uang rakyat Afghanistan.

Baca juga: Kisah Menegangkan Gagalnya Flight 93 Tabrak Gedung Putih Saat 9/11, berkat Perlawanan Penumpang

Demonstrasi berlangsung di ibu kota negara, Kabul, di luar sebuah masjid.

Perintah eksekutif Biden dimaksudkan untuk menyediakan aset senilai 7 miliar dollar AS dari bank sentral Afghanistan yang ditahan di AS, dengan 3,5 miliar dollar AS dari jumlah itu berpotensi digunakan untuk bantuan kemanusiaan di Afghanistan.

Sementara 3,5 miliar dollar AS lainnya untuk kompensasi bagi keluarga korban 9/11.

Pengadilan federal AS masih perlu menyetujui transfer setengah dana ke dana perwalian untuk memberikan bantuan bagi rakyat Afghanistan serta klaim korban kepada separuh lainnya.

Ini terjadi karena sejumlah korban terorisme AS, termasuk keluarga korban serangan teror 9/11, saat ini sedang mengejar akses ke dana bank sentral Afghanistan di pengadilan federal.

Baca juga: Pemimpin Al-Qaeda yang Dirumorkan Tewas Muncul dalam Video, Bertepatan Peringatan Serangan 9/11

Aset telah dibekukan sejak Taliban menguasai Afghanistan tahun lalu.

Selama beberapa bulan, pemerintahan Biden telah menjajaki cara-cara yang dapat membuka sebagian dana untuk bantuan kemanusiaan di Afghanistan tanpa secara langsung menguntungkan Taliban.

Gedung Putih mengatakan bahwa perintah itu “dirancang untuk memberikan jalan bagi dana untuk menjangkau rakyat Afghanistan sambil menjauhkan mereka dari tangan Taliban dan aktor jahat,” kata Gedung Putih.

Torek Farhadi, yang menjabat sebagai penasihat keuangan untuk pemerintah Afghanistan yang didukung AS sebelum Taliban mengambil alih, mempertanyakan otoritas AS untuk memindahkan aset.

Baca juga: NASA Merilis Foto Serangan 9/11 dari Ruang Angkasa

"Cadangan ini milik rakyat Afghanistan, bukan Taliban. Keputusan Biden sepihak dan tidak sesuai dengan hukum internasional," kata Farhadi.

"Tidak ada negara lain di dunia yang membuat keputusan penyitaan seperti itu tentang cadangan negara lain," tambahnya.

Taliban juga menentang langkah itu. Juru bicara politik Mohammad Naeem mengatakan itu menunjukkan "tingkat kemanusiaan terendah dari sebuah negara dan bangsa."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Ukraina Kembali Serang Perbatasan dan Wilayahnya yang Diduduki Rusia

Ukraina Kembali Serang Perbatasan dan Wilayahnya yang Diduduki Rusia

Global
Singapore Airlines Turbulensi, Ini Nomor Hotline bagi Keluarga Penumpang

Singapore Airlines Turbulensi, Ini Nomor Hotline bagi Keluarga Penumpang

Global
Rusia Pulangkan 6 Anak Pengungsi ke Ukraina Usai Dimediasi Qatar

Rusia Pulangkan 6 Anak Pengungsi ke Ukraina Usai Dimediasi Qatar

Global
Fisikawan Rusia yang Kembangkan Rudal Hipersonik Dihukum 14 Tahun

Fisikawan Rusia yang Kembangkan Rudal Hipersonik Dihukum 14 Tahun

Global
Misteri Area 51: Konspirasi dan Fakta di Balik Pangkalan Militer Tersembunyi AS

Misteri Area 51: Konspirasi dan Fakta di Balik Pangkalan Militer Tersembunyi AS

Global
Kepala Politik Hamas Ucap Duka Mendalam pada Pemimpin Tertinggi Iran

Kepala Politik Hamas Ucap Duka Mendalam pada Pemimpin Tertinggi Iran

Global
Panas Ekstrem 47,4 Derajat Celcius, India Liburkan Sekolah Lebih Awal

Panas Ekstrem 47,4 Derajat Celcius, India Liburkan Sekolah Lebih Awal

Global
Israel Batal Sita Kamera Associated Press Setelah Panen Kecaman

Israel Batal Sita Kamera Associated Press Setelah Panen Kecaman

Global
Hari Ini, Irlandia dan Norwegia Akan Mengakui Negara Palestina Secara Resmi

Hari Ini, Irlandia dan Norwegia Akan Mengakui Negara Palestina Secara Resmi

Global
Pecah Rekor Lagi, Pendaki Nepal Kami Rita Sherpa Capai Puncak Everest 30 Kali

Pecah Rekor Lagi, Pendaki Nepal Kami Rita Sherpa Capai Puncak Everest 30 Kali

Global
Presiden Iran Meninggal, Puluhan Ribu Orang Hadiri Pemakaman Ebrahim Raisi

Presiden Iran Meninggal, Puluhan Ribu Orang Hadiri Pemakaman Ebrahim Raisi

Global
Rangkuman Hari Ke-818 Serangan Rusia ke Ukraina: 3.000 Napi Ukraina Ingin Gabung Militer | 14.000 Orang Mengungsi dari Kharkiv 

Rangkuman Hari Ke-818 Serangan Rusia ke Ukraina: 3.000 Napi Ukraina Ingin Gabung Militer | 14.000 Orang Mengungsi dari Kharkiv 

Global
Belum Cukup Umur, Remaja 17 Tahun di India Pilih Partai PM Modi 8 Kali di Pemilu

Belum Cukup Umur, Remaja 17 Tahun di India Pilih Partai PM Modi 8 Kali di Pemilu

Global
Menlu AS Tuding ICC Hambat Gencatan Senjata Perang Israel-Hamas

Menlu AS Tuding ICC Hambat Gencatan Senjata Perang Israel-Hamas

Global
Menteri Keamanan To Lam Resmi Terpilih Jadi Presiden Vietnam

Menteri Keamanan To Lam Resmi Terpilih Jadi Presiden Vietnam

Global
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com