WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Buntut ledakan bom Kabul Afghanistan, mantan presiden Donald Trump dan para anggota parlemen dari Partai Republik pada Kamis (26/8/2021) ramai-ramai mengecam Presiden Joe Biden.
Bom Afghanistan terbaru ini menewaskan 13 tentara Amerika Serikat (AS) dan melukai 15 personel lainnya, serta 90 warga sipil Afghanistan.
Trump, yang sangat kritis terhadap penanganan Biden dalam krisis Afghanistan, menyebut ledakan bom Afghanistan secara bunuh diri itu sebagai tragedi dan seharusnya bisa dicegah.
Baca juga: UPDATE Korban Bom Afghanistan: 90 Warga Sipil Tewas, 13 Tentara AS Meninggal
"Tragedi ini seharusnya tidak pernah terjadi, yang membuat kesedihan kami semakin dalam dan lebih sulit untuk dipahami," kata Trump, yang pemerintahannya – dalam kesepakatan Februari 2020 dengan Taliban – membuat Amerika Serikat menarik diri sepenuhnya dari Afganistan.
Beberapa anggota parlemen Republik mengatakan, Biden harus mengundurkan diri atau dimakzulkan.
"Joe Biden bertanggung jawab," kata Senator Josh Hawley dari Missouri, dikutip dari AFP.
"Sekarang jelas tanpa keraguan bahwa dia tidak memiliki kapasitas maupun keinginan untuk memimpin. Dia harus mengundurkan diri."
Anggota DPR Elise Stefanik yang juga Republikan menulis di Twitter, "Joe Biden berlumuran darah di tangannya."
"Tanggung jawabnya ada di Presiden Amerika Serikat," kata Stefanik.
"Keamanan nasional dan bencana kemanusiaan yang mengerikan ini semata-mata akibat dari kepemimpinan Joe Biden yang lemah dan tidak kompeten. Dia tidak layak menjadi Panglima."
Pemimpin minoritas Partai Republik di DPR mendesak Nancy Pelosi, Ketua DPR dari Demokrat, untuk memanggil majelis kembali dari reses guna mengatasi situasi yang memburuk di Afghanistan.
"Sudah waktunya bagi Kongres untuk bertindak cepat menyelamatkan nyawa," kata anggota DPR Kevin McCarthy.
"Musuh kita telah mengambil keuntungan dari sifat penarikan yang kacau."
Baca juga: Bandara Kabul Usai Bom Afghanistan: Mayat Penuhi Selokan, Orang Panik Berlarian
McCarthy mengatakan, Pelosi "harus membawa Kongres kembali ke sesi sebelum 31 Agustus sehingga kita dapat diberi pengarahan secara menyeluruh dan komprehensif oleh pemerintahan Biden."
McCarthy juga meminta Biden untuk bertindak tegas melindungi pasukan AS, warga negara AS, dan sekutu AS tanpa memperhatikan tenggat waktu yang sewenang-wenang.