Begini Pembelaan AS Usai Tolak Resolusi PBB untuk Gencatan Senjata Jalur Gaza

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengatakan pada Rabu (19/5/2021), bahwa pihaknya menentang usulan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menyerukan gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan penguasa Hamas di Jalur Gaza.

Washington menegaskan bahwa hal itu dinilai dapat mengganggu upaya pemerintahan Presiden AS Joe Biden, untuk mengakhiri permusuhan.

Baca juga: Biden Bicara ke Netanyahu: Ingin Deeskalasi Hari Ini di Gaza atas Bentrokan Berdarah Israel dan Hamas

Perancis menyusun resolusi PBB, setelah AS memblokir setidaknya empat upaya agar dewan mengeluarkan pernyataan pers yang menyerukan diakhirinya kekerasan, dengan memberikan alasan yang sama.

Sementara para diplomat mengatakan semua anggota dewan mendukung pernyataan itu.

Pernyataan pers membutuhkan persetujuan dari 15 anggota dewan. Tetapi resolusi DK PBB hanya membutuhkan setidaknya sembilan suara “ya,” dan tidak ada veto oleh AS atau salah satu dari empat anggota tetap lainnya.

Seorang juru bicara pemerintah Perancis mengatakan "diskusi yang sangat intens" sedang berlangsung dengan AS pada Rabu (19/5/2021) tentang resolusi yang diusulkan, yang menurut para diplomat PBB menyerukan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan untuk Gaza.

Namun Juru Bicara Misi AS untuk PBB mengatakan di kemudian hari: “Kami telah jelas dan konsisten, bahwa kami berfokus pada upaya diplomatik intensif yang sedang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan. Kami tidak akan mendukung tindakan yang kami yakin merongrong upaya untuk menurunkan ketegangan."

Juru bicara berkomentar tanpa menyebut nama karena sensitivitas diskusi.

Baca juga: Hamas Ajukan Dua Syarat untuk Setujui Gencatan Senjata dengan Israel

Gedung Putih menyatakan dalam panggilan telepon Rabu (19/5/3032), Presiden Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dia mengharapkan penurunan ketegangan yang signifikan hari itu juga untuk menuju gencatan senjata.

Tapi Netanyahu kemudian mengatakan dia "bertekad untuk melanjutkan operasi ini sampai tujuannya tercapai."

Tidak jelas apakah, atau kapan, Perancis akan mengedarkan rancangan resolusi kepada semua anggota dewan atau menyerukan pemungutan suara, yang kemungkinan akan mengarah pada veto AS.

Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sissi mengadakan pembicaraan di Paris awal pekan ini.

Kedua pemimpin negara itu juga mengadakan pertemuan Selasa (18/5/2021) dengan Raja Yordania Abdullah II melalui konferensi video tentang konflik Gaza.

Dalam pernyataan bersama, Perancis, Mesir dan Yordania mengatakan mereka "meminta para pihak untuk segera menyetujui gencatan senjata" dan akan bekerja dengan PBB dan mitra lainnya untuk memastikan bantuan kemanusiaan bagi penduduk di Jalur Gaza.

Baca juga: Israel-Palestina Hari Ini: Pejabat Hamas Menduga Gencatan Senjata Segera Terwujud

Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang menjadwalkan pertemuan terbuka tentang konflik Israel-Palestina pada Kamis (20/5/2021), dan sekitar selusin menteri diharapkan hadir secara langsung.

Juru bicara majelis Brenden Varma mengatakan pada Rabu (19/5/2021) bahwa lusinan negara diharapkan berbicara selama sesi sepanjang hari, tetapi tidak ada pernyataan atau resolusi yang diharapkan.

Duta Besar Niger, yang mengetuai Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Aljazair, ketua Kelompok Arab PBB saat ini, juga meminta mengadakan pertemuan Kamis (20/5/2021).