PM Armenia Tuding Militer Berusaha Melakukan Kudeta Menggulingkan Dirinya

YEREVAN, KOMPAS.com - Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menuding militer berusaha melakukan kudeta untuk menggulingkan dirinya.

Dia pun mengajak seluruh pendukungnya untuk turun ke jalan, menyusul ketegangan yang dikarenakan kekalahan dari Azerbaijan dalam perang tahun lalu.

Sebelumnya, petinggi angkatan bersenjata menyerukan Pashinyan untuk mundur. Memunculkan perebutan kekuasaan di negara Kaukasus itu.

Baca juga: Setelah Gencatan Senjata, Azerbaijan-Armenia Bentuk Kelompok Kerja dengan Rusia

Dalam tulisannya di Facebook, Pashinyan langsung mengecam pernyataan militer itu dan menganggapnya sebagai percobaan kudeta.

"Saya menganggap ucapan itu sebagai upaya kudeta dari Staf Jenderal, dan mengundang pendukung kami untuk ke Lapangan Republik sekarang," ujar dia.

Pashinyan juga memecat kepala staf jenderal Onik Gasparyan sebagai pihak yang mengeluarkan pernyataan tersebut.

Gasparyan merespons keputusan Pashinyan yang melengserkan wakil kepala staf militer, Tigran Khachatryan, pada Rabu (24/2/2021).

Khachatryan mengejek ucapan si PM Armenia bahwa rudal Iskander, yang dibeli dari Rusia, gagal mengenai target.

Insiden itu terjadi ketika tahun lalu Armenia terlibat perang dengan Azerbaijan memerebutkan daerah Nagorno-Karabakh.

Baca juga: Kisah Perang Armenia-Azerbaijan 1990-an dan Awal Sengketa Nagorno-Karabakh

Dalam pernyataan staf jenderal, pemecatan Khachatryan menunjukkan bahwa Pashinyan hanya mengikuti ambisi dan kata hatinya saja.

"Pashinyan dan pemerintahannya tak bisa mengambil keputusan dengan baik," ujar militer yang menganggap ucapan sang PM melecehkan mereka.

Penghinaan nasional

Ketegangan itu pun didengar Rusia, dengan juru bicara pemerintah Dmitry Peskov meminta semua pihak untuk tenang.

Pashinyan mendapat tekanan sejak menandatangani perjanjian damai yang dimediasi Rusia untuk menghentikan perang.

Konflik di Nagorno-Karabakh pecah pada September 2020, di mana Azerbaijan yang disokong Turki meraih kemenangan.

Gencatan senjata itu kedua kubu mengakhiri konflik selama enam pekan, yang menyebabkan sekitar 6.000 orang tewas.