Inggris Tantang China Buka Akses bagi PBB ke Xinjiang

 JENEWA, KOMPAS.com - Inggris mendesak China untuk memberikan PBB akses "mendesak dan tidak terkekang" ke Xinjiang. Tujuannya agar organisasi dunia itu dapat menyelidiki laporan pelanggaran di wilayah China

Desakan itu disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab dalam pidato di Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB sebagai anggota pemungutan suara, pada Senin (22/2/2021) melansir CNN.

Tidak hanya China, Raab juga mengutuk catatan penegakan HAM sesama anggota dewan lain yaitu Rusia. Dia juga menyuarakan keprihatinan tentang Myanmar dan Belarusia.

"Kami melihat laporan hampir setiap hari sekarang yang menyoroti pelanggaran HAM sistematis China yang dilakukan terhadap Muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang," kata Raab dalam pertemuan itu.

Menurutnya, situasi di Xinjiang sangat luar biasa. Pelecehan yang dilaporkan termasuk penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa wanita. Kondisinya sangat ekstrem dan ekstensif.

Baca juga: Parlemen Kanada Sepakat Nyatakan China Lakukan Genosida terhadap Muslim Uighur

China telah banyak dikecam karena mendirikan kompleks di Xinjiang. Beijing mengklaim tempat itu sebagai "pusat pelatihan kejuruan", untuk membasmi ekstremisme dan memberi orang keterampilan baru.

Pengkritik China menyebut lokasi itu sebagai kamp konsentrasi.

Sebelumnya pada Senin pagi (22/2/2021), China mengatakan Xinjiang dan Tibet adalah "contoh penting dari kemajuan hak asasi manusia."

"China adalah negara yang selalu melindungi dan mempromosikan perkembangan hak asasi manusia," kata Senior Diplomat Wang Yi dalam pidatonya.

Wang mengatakan selama 60 tahun terakhir, agregat ekonomi Xinjiang telah meningkat lebih dari 200 kali lipat. PDB per kapita wilayah itu meningkat hampir 40 kali lipat. Sementara harapan hidup rata-rata telah meningkat dari 30 menjadi 72 tahun.

Baca juga: Menlu China: Perlakuan pada Minoritas Uighur di Xinjiang “Contoh Cemerlang” Penegakan HAM

PBB mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di Xinjiang.

Sementara pemerintah China telah berulang kali menyatakan minoritas Muslim di Xinjiang menikmati kualitas hidup yang tinggi. Akan tetapi upaya wartawan untuk melaporkan secara independen di wilayah tersebut sering kali dibendung oleh pihak berwenang.

Pemerintah China menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengatasi tuduhan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

Pada 19 Januari, Amerika Serikat (AS) menyatakan pemerintah China melakukan genosida di Xinjiang.

Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo menggambarkan perlakuan China di kamp konsentrasi Xinjiang sebagai "upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara Partai Komunis China."

Pemerintahan baru pimpinan Joe Biden mengonfirmasi seminggu kemudian. Melalui Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, pemerintahan Biden mendukung temuan dan pernyataan genosida tersebut.

Baca juga: Surat SOS Tahanan di Uighur China sampai di AS Bocorkan Praktik Kerja Paksa dan Penyiksaan yang Belum Berakhir