Menlu China: Perlakuan pada Minoritas Uighur di Xinjiang “Contoh Cemerlang” Penegakan HAM

BEIJING, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri China Wang Yi mengklaim perlakuan Beijing terhadap etnis minoritas di Xinjiang dan Tibet adalah "contoh cemerlang" dari kemajuan hak asasi manusia negaranya.

Hal itu disampaikan pada Senin (22/2/2021), tepat ketika negara-negara lain mempertimbangkan tindakan atas penindasannya terhadap Uighur.

Kelompok hak asasi manusia meyakini setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya dipenjara di kamp-kamp di wilayah barat laut Xinjiang.

Pemerintah China juga dituduh mensterilkan secara paksa wanita dan memberlakukan rezim kerja paksa mereka di sana.

Setelah awalnya menyangkal keberadaan kamp, Beijing kemudian berdalih tempat itu sebagai pusat pelatihan kejuruan. Tujuannya untuk mengurangi daya tarik ekstremisme Islam.

Baca juga: Surat SOS Tahanan di Uighur China sampai di AS Bocorkan Praktik Kerja Paksa dan Penyiksaan yang Belum Berakhir

"Tempat-tempat yang dihuni oleh etnis minoritas, seperti Xinjiang dan Tibet, telah menjadi contoh cemerlang kemajuan hak asasi manusia China," kata Wang pada sebuah forum tentang hubungan Amerika Serikat (AS) dan China di Beijing.

Wang berpidato ketika politisi di negara-negara termasuk AS mengutuk penahanan minoritas China di Xinjiang. Beberapa jam sebelum dia dijadwalkan untuk berpidato di sesi Dewan Hak Asasi Manusia tahunan PBB.

Menlu China dijadwalkan berpidato di depan badan PBB tersebut melalui video link pada Senin (22/2/2021) melansir AFP.

Menurut seorang juru bicara kementerian luar negeri China, Wang disebut akan "berbagi filosofi, praktik dan pengalaman China dalam melindungi hak asasi manusia" dalam pidatonya di depan dewan PBB.

Baca juga: China Blokir BBC karena Tayangkan Penyiksaan Uighur di Xinjiang

Tetapi Departemen Luar Negeri AS mengatakan tindakan China di Xinjiang sama dengan genosida. Sementara Kanada mempertimbangkan deklarasi serupa.

Kelompok hak asasi manusia dan aktivis melaporkan orang Tibet juga menderita pembatasan keras terhadap agama dan budaya mereka di bawah pemerintahan China.

Terjadi pembongkaran biara, dan puncaknya beberapa warga Tibet membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes dalam beberapa tahun terakhir.

Wartawan dilarang melaporkan secara independen di Tibet. Beijing bersikeras telah membawa pembangunan ke wilayah yang sebelumnya terbelakang itu.

Wang pada Senin (22/2/2021) mengatakan China "selalu berkomitmen" melindungi hak asasi manusia.

Pemerintah “Negeri Tirai Bambu” menekankan pertumbuhan PDB per kapita dan harapan hidup di wilayah tersebut sebagai bukti bahwa HAM sedang dijaga.

"Kami percaya bahwa hak untuk bertahan hidup dan pembangunan adalah hak asasi manusia yang paling penting," kata Wang.

Baca juga: AS Tuntut Penyelidikan Internasional Pemerkosaan Sistematis terhadap Etnis Minoritas Uighur