Perempuan Berdaya: Reputasi Aung San Suu Kyi dari Ikon Perdamaian, Jatuh Akibat Krisis Etnis Rohingya

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Aung San Suu Kyi, perempuan berdaya kelahiran Yangon, Myanmar 19 Juni 1945 pernah dikenal sebagai mercusuar hak asasi manusia, yang melawan kekejaman militer yang berkuasa di tanah airnya dalam beberapa dekade.

Pada 1991, Aung San Suu Kyi menerima Hadiah Nobel Perdamaian, ketika masih menjadi tahanan rumah dan dipuji sebagai "contoh luar biasa dari kekuatan orang yang tidak berdaya".

Suu Kyi memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam tampuk pemerintahan de facto Myanmar.

Perjuangan politik Suu Kyi di negara pagoda emas mungkin tidak terlepas dari peran ayahnya yang merupakan pahlawan kemerdekaan Myanmar, jenderal Aung San.

Sang jenderal tewas dibunuh saat Suu Kyi berusia 2 tahun dan tepat sebelum Myanmar memperoleh kemerdekaan dari penjajah Inggris pada 1948.

Baca juga: Lokasi Penahanan Aung San Suu Kyi Terungkap, Begini Kondisinya...

Lika-liku politik

Melansir BBC, wanita kelahiran 1945 itu menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara 1989 hingga 2010.

Ia berjuang untuk membawa demokrasi ke Myanmar yang dikuasai militer, menjadikan dirinya sebagai simbol internasional yang melawan penindasan secara damai.

Pada 2015, dia memimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) meraih kemenangan dalam pemilihan umum (pemilu) pertama yang diperebutkan secara terbuka selama 25 tahun.

Namun, konstitusi Myanmar melarangnya menjadi presiden karena memiliki anak yang berwarganegara asing, Alexander dan Kim, dari suaminya, Michael Aris asal Inggris.

Sehingga, hanya memberikan ia gelar resmi sebagai penasihat negara, pembantu dekat presiden yang dijabat oleh Win Myint hingga kudeta Myanmar pada 2021 pada Senin (1/2/2021).

Pada 2020, partai Suu Kyi, NLD, sekali lagi memenangkan mayoritas suara dalam pemilu kedua Myanmar, yang mendapatkan lebih banyak suara dari pada 2015.

Militer yang masih berkuasa membantah hasil tersebut, mengklaim adanya penipuan pemilu dan melakukan penangkapan terhadap Suu Kyi serta anggota parlemen yang akan duduk kembali ke kursi mereka untuk pertama kalinya pada Senin (1/2/2021).

Keadaan darurat diumumkan yang membuat penyerahan kekuasaan kepada militer selama setahun penuh.

Baca juga: NLD Serukan Pembebasan Segera Aung San Suu Kyi yang Tak Terlihat Sejak Kudeta Myanmar

Krisis Rohingya

Sejak menjadi penasihat negara Myanmar, sepakterjangnya menarik perhatian terkait perlakuannya terhadap minoritas Rohingya yang sebagian besar Muslim di negara itu.

Pada 2017, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh, karena tindakan keras militer yang dipicu oleh serangan mematikan di kantor polisi di negara bagian Rakhine, seperti yang dilansir dari BBC.