Komisi X DPR: Guru, Investasi bagi Generasi Bangsa

KOMPAS.com - Selama ini, kesejahteraan guru masih kurang. Apalagi guru honorer yang gajinya masih belum mencukupi.

Karena itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mendorong Pemerintah Indonesia untuk senantiasa memperjuangkan status sekaligus kenaikan gaji bagi para guru di Indonesia.

Bahkan Syaiful Huda juga mengingatkan Pemerintah Indonesia, bahwa guru bukan beban negara, melainkan investasi untuk generasi muda bangsa.

Sebab, biasanya pada momen Hari Guru Nasional (HGN) masih sering diwarnai cerita sedih dari kehidupan para guru yang gajinya masih rendah.

Baca juga: Komisi X DPR: Guru Harus Kreatif Manfaatkan Perangkat TIK

"Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban daripada investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat," ujarnya dilansir dari laman DPR RI, Minggu (26/11/2023).

Ia mengatakan bahwa ketika mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta pada Sabtu (25/11/2023), dirinya mengungkapkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi.

Yakni hampir 12 tahun terakhir Pemerintah Indonesia melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Serta, upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga dirasa masih berjalan lamban.

"Sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air," jelasnya.

Syaiful Huda menilai bahwa pemda masih memandang bahwa situasi ini memberikan efek domino terhadap sulitnya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

"Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kualitas dan mutu pendidikan kita dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia jika guru sebagai pilar utama pendidikan masih bergelut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka," tutur dia.

Padahal, dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN setiap tahun, seharusnya bisa menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru.

Hanya saja dalam praktiknya anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan itu sendiri, secara khusus bagi guru.

"20 persen APBN itu cukup besar. Tahun ini saja anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp 612,2 triliun lalu tahun depan meningkat menjadi Rp 660,8 triliun," ungkapnya.

Baca juga: Komisi X DPR: Peran Guru BK Perlu Didukung dan Diperkuat

"Dengan anggaran sebesar itu jika guru menjadi prioritas kebijakan maka saya yakin persoalan kesejahteraan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia bisa terselesaikan," tegas Syaiful Huda.