Rektor IPB: Pemimpin Negara Harus Paham Konsep Ini

KOMPAS.com - Rektor IPB, Prof. Arif Satria menjelaskan, sosok pemimpin Indonesia nantinya harus memiliki environmental leadership dan memahami konsep ekokrasi.

Sosok pemimpin itu, kata dia, harus mampu menciptakan tata kelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Dia juga mesti menyinergikan antara rasionalitas ekologi dan rasionalitas ekonomi, terutama dalam menghadapi tekanan global dan korporasi.

Baca juga: Cara Unair Bantu Mahasiswa Palestina, Salah Satunya Lewat Beasiswa

Menurut Prof Arif, isu lingkungan adalah persoalan yang kompleks antarsektor dan kementerian. Selama ini, pembangunan modern cenderung berfokus pada rasionalitas ekonomi.

Padahal di sisi lain, terdapat kalangan masyarakat yang lebih peduli pada rasionalitas ekologi.

Oleh karena itu, dia menegaskan rasionalitas ekologi harus selaras dengan rasionalitas ekonomi.

Konsep ekokrasi ini akan memberi makna bahwa perlindungan lingkungan hidup memiliki pijakan kuat dalam perundang-undangan pembangunan.

"Teori (ekokrasi) ini tujuannya menyinergikan antara rasionalitas ekologi dan ekonomi. Itu adalah pandangan modernisasi ekologi yang semakin lama sudah semakin berkembang. Dan, pembangunan berkelanjutan adalah turunan dari konsep ini," ucap dia dikutip dari laman IPB, Kamis (16/11/2023).

Bila konsep ekokrasi diwujudkan, lanjut dia, maka pendekatan transdisiplin dan berkelanjutan yang dikembangkan saat ini akan semakin efektif untuk menjadi landasan kebijakan pembangunan.

Prof. Arif menjelaskan, dalam proses demokrasi pascareformasi, dari 288 peraturan daerah yang dikeluarkan, 44 persennya belum mempertimbangkan aspek ekologi, tapi berorientasi pada izin retribusi.

Baca juga: Psikolog Unair: Tidur Siang Pengaruhi Konsentrasi Anak

Sementara kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya masih sangat minim.

"Korupsi sumber daya alam kini semakin menjadi tren. Maka kita membutuhkan pemerintahan yang ‘green’ dan bersih serta adil dalam mengawasi semua proses pembangunan strategis di tingkat pusat dan daerah," ucap Prof. Arif.

Negara memiliki fungsi sebagai agen pembangunan sekaligus pelindung lingkungan.

Oleh karenanya, pemerintah yang baik harus mampu mencari titik tengahnya. Di sisi lain, masyarakat sebenarnya sangat peduli dengan lingkungan.

Baca juga: Mudah Pinjam dan Cair, Dosen UMM: Itu Alasan Masyarakat Kena Pinjol

"Sosok pemimpin ini harus melindungi rakyat kecil dan mengetahui mitos bahwa rakyat tidak peduli lingkungan adalah salah. Masyarakat sebenarnya sangat peduli dengan lingkungan dan pengetahuan lokal tidak boleh diabaikan, maka dari itu di IPB mengembangkan sains berkelanjutan yang mengakui eksistensi pengetahuan dan kearifan lokal," pungkas Prof. Arif.