Haruskah Indonesia Menerapkan Pendidikan Gratis?

DUNIA pendidikan Indonesia sangat berdinamis dan kaya dengan berbagai wacana dan program. Salah satu wacana yang kerap didengungkan adalah menerapkan pendidikan gratis.

Pendidikan gratis adalah pendidikan yang membebaskan para peserta didik atau pun orangtua peserta didik, terutama biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

Wacana tersebut diangkat karena ada begitu banyak kisah miris yang menggambarkan anak-anak usia sekaolah tidak bisa ke sekolah, diperlakukan tidak adil di sekolah/kampus, putus sekolah, dan tidak menerima ijazah, karena orangtua/wali tidak mampu membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah/kampus.

Kisah-kisah tersebut tampak ironis karena Konstitusi atau UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab negara.

Selain itu, pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sementara itu Peraturan Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81 menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.

Meski Konstitusi dan UU mengamanatkan penerapan pendidikan gratis, minimal untuk pendidikan dasar, tidak semua kalangan masyarakat, termasuk para penyelenggara dan pengelola pendidikan memiliki suara bulat tentang hal tersebut.

Dalam artikel “Debating Europe”, Direktur Direktorat Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas Schleicher menjelaskan dalam masyarakat digital sekarang ini, yang paling penting adalah orang-orang terbaik dan terpintar dan bukan hanya orang-orang terkaya saja yang memiliki akses ke pendidikan yang bermutu.

Namun tingginya biaya membuat pendidikan tidak dapat diakses di banyak tempat di belahan bumi, termasuk di negara kita, Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara telah menawarkan pendidikan gratis. Di antaranya adalah Austria, Republik Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Islandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Swedia.

Manfaat utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah membuka akses terhadap pendidikan.
Pendidikan gratis akan memungkinkan masyarakat dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap pendidikan bermutu.

Pendidikan gratis juga dapat mengurangi angka kemiskinan. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mengurangi angka kemiskinan, karena pendidikan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka.

Manfaat lainnya adalah peningkatan angka melek huruf. Karena melalui pendidikan gratis semakin banyak orang yang memiliki akses terhadap pendidikan.

Pendidikan gratis berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Sebab dengan pendidikan gratis, lebih banyak orang akan mampu memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik.

Pendidikan gratis dapat memacu peningkatan perekonomian. Tenaga kerja yang lebih terdidik akan berkontribusi lebih besar pada perbaikan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi.