Haruskah Indonesia Menerapkan Pendidikan Gratis?

Pendidikan gratis adalah pendidikan yang membebaskan para peserta didik atau pun orangtua peserta didik, terutama biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah.

Wacana tersebut diangkat karena ada begitu banyak kisah miris yang menggambarkan anak-anak usia sekaolah tidak bisa ke sekolah, diperlakukan tidak adil di sekolah/kampus, putus sekolah, dan tidak menerima ijazah, karena orangtua/wali tidak mampu membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah/kampus.

Kisah-kisah tersebut tampak ironis karena Konstitusi atau UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab negara.

Selain itu, pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Sementara itu Peraturan Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81 menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20 persen dari APBN atau APBD.

Meski Konstitusi dan UU mengamanatkan penerapan pendidikan gratis, minimal untuk pendidikan dasar, tidak semua kalangan masyarakat, termasuk para penyelenggara dan pengelola pendidikan memiliki suara bulat tentang hal tersebut.

Dalam artikel “Debating Europe”, Direktur Direktorat Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas Schleicher menjelaskan dalam masyarakat digital sekarang ini, yang paling penting adalah orang-orang terbaik dan terpintar dan bukan hanya orang-orang terkaya saja yang memiliki akses ke pendidikan yang bermutu.

Namun tingginya biaya membuat pendidikan tidak dapat diakses di banyak tempat di belahan bumi, termasuk di negara kita, Indonesia.

Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara telah menawarkan pendidikan gratis. Di antaranya adalah Austria, Republik Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Islandia, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Swedia.

Manfaat utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah membuka akses terhadap pendidikan.
Pendidikan gratis akan memungkinkan masyarakat dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, memiliki akses terhadap pendidikan bermutu.

Pendidikan gratis juga dapat mengurangi angka kemiskinan. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mengurangi angka kemiskinan, karena pendidikan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka.

Manfaat lainnya adalah peningkatan angka melek huruf. Karena melalui pendidikan gratis semakin banyak orang yang memiliki akses terhadap pendidikan.

Pendidikan gratis berpotensi menurunkan angka kemiskinan. Sebab dengan pendidikan gratis, lebih banyak orang akan mampu memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik.

Pendidikan gratis dapat memacu peningkatan perekonomian. Tenaga kerja yang lebih terdidik akan berkontribusi lebih besar pada perbaikan perekonomian dengan meningkatkan produktivitas dan inovasi.

Lebih banyak orang akan mampu memulai bisnis dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pendidikan gratis akan mendorong mobilitas sosial, karena individu dari semua latar belakang akan mempunyai akses terhadap pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan status ekonomi mereka.

Benefit lain dari pendidikan gratis adalah pengurangan kejahatan. Pendidikan telah terbukti menjadi faktor kunci dalam mengurangi tingkat kejahatan.

Dengan pendidikan gratis, lebih banyak orang akan memiliki akses terhadap pendidikan, sehingga akan mengurangi tingkat kejahatan.

Pendidikan gratis akan mengarah pada peningkatan inovasi, karena lebih banyak orang memiliki akses terhadap pendidikan dan dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi dan ide-ide baru.

Pendidikan gratis juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pasalnya, pendidikan memberikan individu-individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka.

Pendidikan gratis bisa membantu perbaikan kesehatan warga menjadi lebih baik. Karena individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki perilaku dan hasil kesehatan lebih baik.

Pendidikan gratis dapat membekali individu dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan dan berpartisipasi dalam kehidupan sipil, termasuk dalam proses politik dan demokrasi.

Pendidikan gratis dapat mendorong kohesi sosial dengan menyatukan orang-orang dari latar belakang berbeda dan memberikan mereka pengalaman bersama.

Pendidikan gratis juga bisa membantu peningkatan pertumbuhan pribadi karena memberi individu kesempatan untuk mengalami pengembangan karakter, yang dapat meningkatkan martabat dan kepercayaan diri.

Pendidikan gratis sangat penting untuk mengurangi kesenjangan gender. Pasalnya, pendidikan memberikan perempuan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pendidikan gratis dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih produktif. Sebab, terbukti individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih produktif dan inovatif dalam pekerjaannya.

Pendidikan gratis bermanfaat kemajuan teknologi. Sebab pendidikan membekali individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengembangkan teknologi dan inovasi baru.

Pendidikan gratis dapat mendorong peningkatan kesadaran dan pemahaman budaya, yang dapat mengarah pada kohesi sosial dan toleransi lebih besar.

Pendidikan gratis sangat penting untuk meningkatkan kelestarian lingkungan, karena pendidikan memberikan individu pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai lingkungan.

Pendidikan gratis dapat mendorong peningkatan daya saing internasional. Tenaga kerja yang lebih berpendidikan akan menghasilkan perekonomian yang lebih kompetitif di panggung global, karena negara-negara dengan angkatan kerja yang lebih berpendidikan cenderung lebih sukses dalam perekonomian global.

Jadi, secara keseluruhan, pendidikan gratis mempunyai potensi untuk memberikan berbagai hasil positif bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Argumen kontra pendidikan gratis

Meski memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan individual, masyakarat dan bangsa, tak sedikit orang yang menolak pendidikan gratis diterapkan.

Mereka yang menolak berargumen bahwa penerapan pendidikan gratis akan membebani pemerintah yang berujung pada pada peningkatan pajak.

Menurut mereka, penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikan membutuhkan biaya yang besar.

Apabila pemerintah menerapkan pendidikan gratis, itu berarti seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung oleh negara. Untuk maksud itu, pemerintah dapat mematok pajak yang tinggi kepada warga negara demi mendanai proses pendidikan.

Hal ini dapat menimbulkan reaksi balik dan kebencian masyarakat terhadap pemerintah.
Mereka berargumen bahwa penerapan pendidikan gratis mengharuskan pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan, sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya pendanaan untuk bidang-bidang penting lainnya seperti layanan kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional.

Mereka juga berpendapat bahwa penerapan pendidikan gratis dapat berakibat pada penurunan kualitas pendidikan. Sebab, dengan bertumpu pada APBN dan APBD, lembaga pendidikan memiliki pilihan yang terbatas untuk melakukan pengembangan infrastruktur (gedung dan ruang pembelajaran).

Selain itu, tak dapat merekrut sumber daya manusia (tenaga pendidik dan kependidikan) yang berkompeten, tak dapat mengadakan fasilitas pembelajara yang up to date, tak dapat mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran secara inovatif.

Hal ini dapat berdampak pada kompromi standar akademik, melemah daya saing sekolah, dan menurunnya kualitas lulusan.

Kaum yang kontra juga beranggapan bahwa penerapan pendidikan gratis dapat memerosotkan motivasi belajar siswa, terutama di kalangan siswa yang suka bekerja keras dan berprestasi dengan berkompetisi dalam studi mereka.

Terakhir, penerapan pendidikan gratis berpotensi memperburuk sistem, efisiensi dan akuntabilitas birokrasi. Dengan kata lain, penerapan pendidikan gratis dapat membuka peluang praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang semakin meluas.

Pilihan yang dapat diambil

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kalangan pro dan kontra terhadap pendidikan gratis memiliki argumennya masing-masing.

Namun, nenurut hukum hak asasi manusia internasional, pendidikan dasar bersifat wajib dan tidak dipungut biaya, alias gratis. Sedangkan pendidikan menengah dan tinggi dapat diberikan secara gratis secara bertahap.

Faktanya, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, jutaan anak usia sekolah kehilangan akses ke pendidikan, karena negara masih memungkinkan pengelola sekolah swasta mengenakan biaya untuk pendidikan dasar.

Selain itu, seringkali di sekolah negeri pun masih terdapat biaya tidak langsung yang terkait dengan pendidikan, seperti biaya seragam atau perjalanan tour dan kegiatan lainnya.

Keterbatasan APBN sering dijadikan alasan untuk membenarkan praktik pendidikan dasar yang tdak gratis. Namun, sejatinya hal itu tidak dapat membebaskan pemerintah dari kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar gratis.

Apalagi, Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) melalui diundangkannya Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Meskipun memprioritaskan penyediaan pendidikan dasar gratis, negara harus mulai memberlakukan pendidikan gratis secara progresif untuk pendidikan menengah dan tinggi.

Sebab, sudah terbukti di banyak negara bahwa pendidikan gratis memberikan benefit yang jauh lebih besar, daripada pendidikan berbiaya, apalagi berbiaya mahal.