Makin Mendesak, Papua Darurat Literasi dan Pelestarian Bahasa Daerah

KOMPAS.com - Hasil Asesmen Kompetensi Mininum (AKM) dalam Asesmen Nasional (AN) 2021 menunjukkan bahwa Indonesia mengalami darurat literasi. Sebanyak satu dari dua peserta didik belum mencapai kompetensi minimum literasi.

Hasil itu sejalan dengan capaian Program for International Student Assessment (PISA) yang menunjukkan bahwa skor literasi membaca peserta didik di Indonesia masih di bawah rata-rata peserta didik di negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan belum meningkat secara signifikan dalam 20 tahun terakhir.

Maka dari itu, diperlukan kualitas pembelajaran yang baik serta difasilitasi dengan ketersediaan dan pemanfaatan buku bacaan secara tepat untuk meningkatkan kompetensi literasi peserta didik Indonesia.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) telah meluncurkan Merdeka Belajar episode ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia.

Program itu menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu disertai dengan pelatihan dan pendampingan untuk lebih dari 20.000 PAUD dan SD yang paling membutuhkan di Indonesia.

Menurut dimensi indikator literasi dalam Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca) 2019, Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berada pada tingkatan terendah.

Indeks Alibaca itu meliputi dimensi kecakapan provinsi di Indonesia, dimensi akses provinsi, dimensi alternatif provinsi, dan dimensi budaya provinsi. 

Berdasarkan data, penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua berjumlah 12 kota/kabupaten dan buku PAUD/TK sejumlah 23 kota/kabupaten.

Sementara itu, data penerima buku SD di wilayah 3T di Provinsi Papua Barat sebanyak 9 kabupaten dan penerima buku PAUD/TK sejumlah 8 kabupaten, dengan jumlah total 944.334 eksemplar buku yang terkirim ke 1.373 sekolah.

Kondisi geografis Papua yang begitu kompleks mengharuskan pengelolaan bahasa dan literasi di daerah tersebut harus digarap secara serius. Sejauh ini, di wilayah Papua hanya ada satu Unit Pelaksana Teknis (UPT), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa).

Dengan karakteristik geografis yang kompleks tersebut, seharusnya Papua memiliki lebih dari satu UPT untuk membantu menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Papua. Untuk itu, Badan Bahasa berencana membuka UPT di Papua Barat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Badan Bahasa, Kemendikbud Ristek, dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) pada Jumat (7/7/2023) yang bertema "Perkembangan Peningkatan Literasi di wilayah Papua dan Pelestarian Bahasa Daerah di Papua".

Hal ini dilakukan sebagai wujud implementasi salah satu program Merdeka Belajar, yakni Revitalisasi Bahasa Daerah.

Baca juga: Anggaran 2024, Perpusnas: Fokus Pengembangan Literasi dan Inovasi

Mufti Makarim selaku Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan KSP menekankan urgensi upaya peningkatan literasi di Papua.

“Papua merupakan wilayah yang luasnya hampir 4 kali Pulau Jawa, dengan geografis yang kompleks dan penduduknya tidak mudah mengakses teknologi. Kita memerlukan konsolidasi lebih lanjut dengan koordinasi yang intens terkait Papua. Papua perlu perhatian yang mendesak,” ujar Mufti dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2023).