Anggaran Pendidikan dan Upaya Perbaikan Kualitas Pendidikan Kejuruan

UNDANG-UNDANG (UU) APBN 2023 telah disahkan DPR pada 29 September 2022. Kebijakan APBN 2023 dari sisi belanja adalah belanja yang berkualitas, salah satunya fokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM).

Kualitas SDM tentu terkait erat dengan pendidikan. Sejak 2009, pemerintah telah mengalokasikan 20 persen APBN untuk anggaran pendidikan.

Baca juga: Anggaran Pendidikan 2023 Naik Rp 608 Triliun, Jokowi Sebut Buat 5 Hal Ini

Besaran alokasi itu merupakan mandatory spending, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Ketentuan mandatory spending ini berarti semakin besar APBN semakin besar pula yang dialokasikan untuk anggaran pendidikan.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Penyelenggaraan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan output berupa SDM yang berkualitas, yang selanjutnya akan menjadi input yang dibutuhkan dunia usaha sebagai tenaga kerja yang kompeten.

Di Indonesia, terdapat lembaga pendidikan formal yang mengajarkan keterampilan khusus, baik di tingkat pendidikan menengah maupun tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan vokasi ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang siap bekerja sehingga cepat diserap pasar kerja.

Mengatasi mismatch dengan link and match

Namun berdasarkan data tingkat pengangguran menurut pendidikan untuk periode Februari 2020 – Februari 2022 (Badan Pusat Statistik, 2022), jumlah pengangguran lulusan SMK menduduki peringkat pertama selama tiga tahun berturut-turut. Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK merupakan indikasi bahwa terdapat mismatch antara keterampilan yang dimiliki lulusan SMK dengan apa yang dibutuhkan dunia usaha.

Pendidikan dan ketenagakerjaan juga menjadi bahasan dalam Presidensi G20 di Indonesia yang berakhir pada Rabu (16/11/2022). Salah satu topik yang dibahas dalam Presidensi G20 adalah penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan sebagai bagian dari pembahasan isu transformasi digital.

Saat ini, penggunaan teknologi digital di segala sektor kehidupan tak dapat dihindarkan. Dunia industri khususnya sangat cepat beradaptasi dengan digitalisasi.

Baca juga: Atasi Kesenjangan Pendidikan dengan Dunia Kerja, Polteknaker Diminta Lakukan “Link and Match”

Digitalisasi layaknya dua sisi mata uang. Digitalisasi berdampak positif pada efisiensi produksi. Akan tetapi, hal ini kemudian berdampak pada menurunnya permintaan akan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian.

Karena itu, lembaga pendidikan baik formal maupun informal ke depan harus dapat mempersiapkan para lulusannya untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki hard skill dan soft skill yang dapat mendukung mereka untuk bersaing di tingkat global.

Pemerintah berupaya mengatasi mismatch yang terjadi antara pendidikan vokasi, dalam hal ini SMK, dengan dunia usaha melalui penguatan program link and match antara kurikulum dan sistem pendidikan dengan pasar tenaga kerja.

Program link and match hendaknya digunakan sebagai sarana penggalian kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Dengan demikian diharapkan terjadi pergeseran paradigma orientasi pendidikan, dari supply minded menjadi demand minded (kebutuhan pasar).

Lebih lanjut, konsep link and match sejatinya merupakan hubungan mutualisme antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Di satu sisi, keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan vokasi akan meningkatkan kualitas pendidikan.

Di sisi lain, keberhasilan sistem pendidikan vokasi akan memberikan manfaat bagi dunia usaha melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Agar program link and match mencapai hasil yang diharapkan, dunia pendidikan, dunia usaha, dan pemerintah perlu bekerja bersama.

Beberapa syarat

Terdapat beberapa syarat agar program ini berhasil dilaksanakan (Kemdikbud, 2020). Pertama, perlu adanya sinkronisasi antara kurikulum SMK dengan industri secara periodik, agar pendidikan yang diajarkan pada SMK bisa selalu update dengan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia industri.