Anggaran Pendidikan 2023 Naik Rp 608 Triliun, Jokowi Sebut Buat 5 Hal Ini

KOMPAS.com - Anggaran Pendidikan 2023 naik menjadi Rp 608,3 triliun pada Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023.

Presiden Joko Widodo mengatakan, anggaran sebesar itu ditetapkan agar bangsa Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi disrupsi teknologi.

“Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2023, Selasa (16/8/ 2022) dilansir dari laman Puslapdik Kemendikbudristek.

Baca juga: 7 Hal Ini Jelaskan Pentingnya Anak Ikut Sekolah PAUD

Melalui anggaran pendidikan 2023, diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan ditekankan pada lima hal berikut:

1. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan

2. Peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T)

3. Penguatan link and match dengan pasar kerja

4. Pemerataan kualitas pendidikan

5. Penguatan kualitas layanan PAUD.

“Anggaran sebesar itu juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi di bidang pendidikan, antara lain dengan mendukung perluasan program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, dan pengembangan riset dan inovasi," ungkap Presiden Jokowi. 

Anggaran Pendidikan 2023 itu lebih besar dibanding anggaran perlindungan sosial yang dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun.

Anggaran perlindugan sosial, untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Baca juga: Beasiswa S1 CIMB Niaga 2022 Dibuka Gratis Biaya Kuliah dan Skripsi

Anggaran itu juga ditetapkan sebagai bagian dari reformasi program perlindungan sosial yang diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Fokus akses anak usia didik

Presiden Jokowi mengatakan, agenda pembangunan Indonesia harus ditopang melalui manusia Indonesia yang unggul.

Untuk itu, akses anak usia didik terhadap layanan pendidikan yang berkualitas harus terus diprioritaskan. Selain itu, para siswa dan mahasiswa harus dikenalkan pada dunia kerja sejak dini serta minat anak di bidang sains, teknologi, seni, dan olahraga harus didukung dan diapresiasi.