Merdeka Belajar: Strategi Dunia Pendidikan Indonesia Merespons Perubahan

TANGGAL 2 Mei, yang juga hari kelahiran Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Di momen ini kita perlu merefleksikan perjalanan dunia pendidikan kita karena sektor ini merupakan faktor kunci yang memegang peran penting dalam kemajuan suatu bangsa.

Namun, sayangnya kualitas pendidikan kita masih cukup memperihatinkan, data Program for International Student Assessment (2018) yang diinisiasi oleh The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan bahwa pendidikan Indonesia di lingkup global berada dalam peringkat 6 terbawah dari 79 negara.

Dalam kategori membaca Indonesia berada pada peringkat 74 (skor 371), peringkat 73 (skor 379) untuk kategori matematika, dan peringkat 71 (396) untuk kategori sains (BBCNews 04/12/2019), mirisnya lagi peringkat ini cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir.

Sejumlah pengamat menilai bahwa terdapat sejumlah permasalahan besar dalam sektor pendidikan kita mulai dari kualitas pengajar yang masih rendah, sistem pengajaran yang feodalistik, hingga kualitas lembaga pendidikan guru yang perlu banyak pembenahan.

Belum lagi dampak pandemi Covid-19 yang secara potensial menyebabkan hampir jutaan anak Indonesia putus sekolah permanen karena faktor ekonomi yang memburuk.

Hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi pemerintah untuk memperbaiki banyak hal di sektor pendidikan mulai dari kebijakan, kualitas SDM pengajar, kurikulum, pendidikan karakter, hingga kultur dalam kegiatan belajar mengajar.

Seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pembenahan di sektor pendidikan harus dilakukan dari sekarang.

Permasalahan klasik 

Terdapat permasalahan klasik dalam dunia pendidikan kita. Dikutip dari Kompas.com (03/05/2020), pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi bersifat terlalu kaku, birokratis, dan hanya terpaku pada standar-standar dan pemenuhan kurikulum semata.

Baca: Saat Sistem Pendidikan di Indonesia Dinilai Kaku dan Hampa Makna....

Hal ini menyebabkan terbebaninya siswa dengan kultur pendidikan yang feodalistik dan standarisasi akademik yang kurang mengeksplorasi potensi mereka sehingga kebanyakan lulusan kita tidak mampu bersaing secara kompetitif di dunia kerja.

Konsultan pendidikan dan karier, Ina Liem juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia belum berjalan ke arah yang lebih baik. Hal ini dapat dilihat dari segi infrastruktur sekolah di berbagai wilayah yang masih belum memadai dan terjadinya kesenjangan dalam mengakses pendidikan di beberapa wilayah Indonesia.

Sementara dari sisi pengajar, kompetensi guru di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Mereka juga selama ini banyak terbebani dengan pekerjaan administratif yang menghambat kreativitasnya untuk mengembangkan kepakaran dan pengajaran yang berkualitas.

Belum lagi berbagai pemberitaan media terkait kasus-kasus perundungan (bullying), kekerasan seksual, hingga intoleransi yang terjadi di sekolah berpotensi mencitrakan sekolah sebagai ruang publik yang kurang bahkan cenderung tidak aman bagi siswa.

Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan berbagai strategi baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita hingga memberantas segala permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pendidikan harus memerdekakan manusia

Selain berperan sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa, pendidikan memiliki peran penting di berbagai aspek kehidupan manusia karena semakin baik mutu kualitas pendidikan, semakin baik pula kualitas suatu bangsa.