Jadi Juru Parkir di Pasar, Dedi Mulyadi Temukan Kebocoran Pendapatan Daerah

KOMPAS.com – Anggota DPR RI Dedi Mulyadi menjadi juru parkir dadakan di Pasar Rebo, Purwakarta, Jawa Barat, usai sahur hingga siang pada Jumat (15/4/2022).

Ia melakukan hal itu untuk membuktikan dugaan adanya kebocoran parkir liar di sejumlah pasar di Kabupaten Purwakarta dengan nilai hingga miliaran rupiah setiap tahun.

“Sekarang sebagai anggota DPR RI saya turun ke Dapil (daerah pemilihan) untuk hal yang sederhana. Tapi kalau dikumpulkan bisa besar, yaitu parkir,” ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Sebelum menjadi tukang parkir, Dedi memberikan sejumlah uang kepada juru parkir liar sebagai honor pengganti yang biasa didapat dalam satu hari.

Baca juga: Rayakan Ultah Ke-51, Dedi Mulyadi Kisahkan Masa Penderitaannya: Dulu Pernah Tidak Makan 3 Hari

Namun terjadi perdebatan antara Dedi dengan juru parkir liar. Sebab, para juru parkir liar enggan digantikan karena ia harus menyetor kepada seseorang yang menjadi bos mereka.

“Ini kan sudah saya kasih tadi Rp 200.000 untuk honor pengganti. Kalau tetap tidak mau maka bisa dilaporkan ke polisi dan kejaksaan perihal pungutan liar,” ancam Dedi kepada juru parkir liar tersebut.

Dedi pun kemudian menjadi juru parkir di salah satu titik Pasar Rebo. Belum genap satu jam, ia sudah mendapat Rp 100.000 lebih.

“Ini baru satu titik, total ada sembilan titik di Pasar Rebo. Sekarang satu titik ini saja belum sejam sudah Rp 100.000, berarti dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang bisa minimal Rp 300.000,” ucapnya.

Kemudian uang parkir yang didapat Dedi langsung dihitung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Purwakarta.

Dedi mengatakan, dari penghitungan awal, pendapatan parkir yang bisa didapat negara dari Pasar Rebo mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Namun faktanya yang masuk ke kas negara hanya Rp 150 juta per tahun.

Menurut Dedi, seharusnya negara bisa mendapat pemasukan lebih dari sektor parkir.

Sebab uang yang didapat nantinya akan berguna untuk masyarakat, mulai dari pembangunan/revitalisasi pasar, trotoar, rumah rakyat miskin hingga bantuan lain.

“Sebenarnya kalau pengelolaan benar itu misal dalam satu hari satu titik bisa dapat Rp 300.000 hingga 400.000 nanti petugas parkir resmi bisa dapat Rp 100.000 sampai Rp 150.000. Uang itu tidak ke preman atau oknum, tapi dinikmati petugas dan masyarakat,” katanya.

“Sehingga dari parkir negara diuntungkan, petugas parkir sejahtera. Kemudian nanti petugas diasuransikan kesehatan dan kecelakaan kerja. Uang parkir bisa dibangun untuk tata pasar, tata trotoar, bangun rumah rakyat miskin,” lanjut Dedi.

Ia menduga dalam satu hari ada uang Rp 5 juta hingga Rp 6 juta yang dinikmati oleh preman dan oknum.

Sehingga hal tersebut harus segera diselesaikan agar pendapatan negara bisa bertambah untuk merealisasikan program yang bermanfaat untuk masyarakat.

Dari hitungan kasar di Pasar Leuwipanjang dan Pasar Rebo seharusnya pemerintah bisa mendapat pemasukan dari parkir Rp 4 miliar per tahun.

“Kalau se-kabupaten saja parkir liar bisa hilang Rp 5 miliar hingga Rp 6 miliar. Uang itu seharusnya bisa digunakan untuk bangun rumah rakyat atau penataan lainnya,” ujarnya.

Baca juga: Soal Reog Ponorogo, Dedi Mulyadi: Ketika Diklaim Malaysia, Baru Kita Ribut

Untuk itu, Dedi meminta pemerintah segera melakukan penataan dan penertiban di setiap titik parkir potensial. Selain itu, petugas pun harus disiapkan dan dibekali dengan identitas resmi.

“Kan sekarang sudah tidak pakai tiket, kemudian hanya pakai rompi saja. Kalau seperti itu saru, harus ada seragam dan identitas. Karena sekarang ini modal piriwit (peluit) saja orang bisa jadi tukang parkir,” ucap Kang Dedi Mulyadi.