Cara Adukan Polisi yang Melanggar Hukum Melalui Propam Presisi

Kompas.com - 23/10/2021, 08:08 WIB
Tangkapan layar aplikasi Propam Presisi dari Google Play Store. Google Play Store Tangkapan layar aplikasi Propam Presisi dari Google Play Store.

KOMPAS.com - Jika ada warga yang mengetahui tindakan polisi yang melanggar hukum, segera dapat melaporkannya melalui aplikasi "Propam Presisi".

Layanan berbasis aplikasi digital ini diluncurkan oleh Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo beberapa waktu lalu.

Menurutnya, aplikasi Propam Presisi ini dihadirkan agar polisi mendapatkan pengawasan tidak hanya secara internal, namun juga secara eksternal. Begitu pun dengan era keterbukaan informasi saat ini,

"Saat ini bukan saatnya kita untuk menutup-nutupi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di internal Polri, yang ada di organisasi Polri," kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta, 13 April 2021.

Cara menggunakan aplikasi Propam Presisi

Baca juga: Begini Cara Adukan Polisi yang Langgar Hukum Lewat Propam Presisi

  • Unduh atau download aplikasi Propam Presisi di Play Store atau App Store ponsel Anda
  • Daftarkan diri dengan menggunakan nomor NIK sesuai dengan KTp
  • Setelah itu, verifikasi diri dengan scan wajah
  • Muncul tulisan "Verifikasi identitas berhasil. Silakan lanjutkan untuk buat pengaduan."
  • Pengguna dapat langsung membuat pengaduan dengan mengisi form yang sudah disediakan
  • Lampirkan bukti aduan dengan mengunggah foto atau laporan untuk menguatkan aduan

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pun menyarankan, warga yang mengetahui ada tindakan polisi yang melanggar hukum agar melapor lewat Propam Presisi.

Hal ini merespons penggeledahan secara acak yang dilakukan polisi terhadap seorang orang warga. Kegiatan itu ditayangkan oleh sebuah akun YouTube televisi nasional dan potongan videonya viral di media sosial.

Dalam potongan video yang beredar, seorang anggota polisi meminta warga tersebut menyerahkan ponselnya untuk diperiksa.

Menurut petugas itu, polisi memiliki wewenang melakukan pemeriksaan identitas warga, salah satunya ponsel.

"Saya sarankan lapor ke 'Propam Presisi' agar Divisi Profesi dan Pengamanan dapat melakukan pemeriksaan," kata Poengky, Selasa (19/10/2021).
Poengky menyatakan, tindakan polisi tersebut untuk memeriksa ponsel warga secara acak tidak diperbolehkan.

Ia mengungkapkan, penggeladahan boleh dilakukan jika ada surat perintah resmi.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.