Ketua GP Ansor: Menteri Kerja Keras Atasi Covid-19, Layak Diapresiasi, Bukan "Digebuki"

Bahkan, kata Rahmat, Presiden Jokowi menegur keras menteri yang bekerja lamban dan aneh-aneh dalam mengatasi Covid 19.

"Seharusnya kinerja seperti itu mendapatkan apresiasi, bukan malah 'digebukin' dengan framing pemberitaan.

Rahmat mengatakan, menteri yang berlatar belakang pengusaha tersebut justru menggerakkan jejaring bisnisnya di dalam membantu pemerintah, di tengah banyak pengusaha “gagap" menghadapi krisis Pandemi Covid-19.

"Jadi framing yang dibangun banyak media sosial para menteri terlibat bisnis PCR melalui jaringan bisnisnya ya salah. Karena fakta historisnya malah mereka yang terlibat membantu negara dalam awal krisis covid," kata Rahmat kepada Kompas.com melalui sambungan WhatsApp, Kamis (4/11/2021).

Menurut Rahmat, rasa respek dan empati sudah selayaknya diberikan masyarakat kepada menteri-menteri yang "jungkir balik" dalam bekerja untuk mengendalikan wabah Covid-19 ini.

"Jadi harusnya kita respek dan punya empati kepada para menteri yang sudah jungkir balik bekerja mengendalikan Covid selama 2 tahun ini. Kasihan mereka sudah memberikan energinya untuk bangsa ini masih terus difitnah dan dizalimi," katanya.

Terkait kebijakan pemerintah selama pandemi yang selalu berubah-ubah, tambal sulam dan kadang membingungkan harus dilihat dengan perspektif berbeda.

"Kita menghadapi masalah Covid yang belum ada di kamus, tidak ada referensinya, jadi harus hati-hati dan berani," katanya.

Bahkan, menurut Rahmat, Jokowi bersyukur dengan banyak menteri berlatar belakang pengusaha. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Jokowi.

"Jadi ketika krisis seperti tahun lalu, para Menteri ini menggunakan kekuatan dan networking bisnisnya untuk terlibat membantu krisis," ujarnya.

Rahmat mengatakan, Presiden Jokowi sudah tujuh tahun menjadi presiden sehingga tahu betul mana menteri yang bekerja dan tidak bekerja keras dalam mengatasi pandemi ini.

"Pak Jokowi ini sudah masuk tahun ke-7 jadi Presiden. Jadi tidak usah ditekan atau diajarin, beliau sudah paham mana menteri yang bisa kerja, mana yang tidak, mana yang memperkaya diri sendiri, mana yang betul berjuang,” tandasnya.

Presiden Jokowi sendiri, lanjutnya, merupakan pekerja keras dan tegas, sehingga para pembantunya sudah pasti bekerja keras dan cepat.

"Bangsa Indonesia ini masih punya sifat pemalu, jadi kalau pimpinannya kerjanya serius, pasti anak buahnya malu kalau pada malas. Saya yakin mereka yang kerja dengan Pak Jokowi kalau niatnya tidak ikhlas pasti sudah stres dan kabur," kata Rahmat.

Bantahan Luhut dan Erick

Sebelumnya, dua Menteri Kabinet Indonesia Maju dituding ikut berbisnis dalam penjualan tes polymerase chain reaction atau PCR. Keduanya adalah Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Melansir Kompas.com, Jumat (5/11/2021), Luhut dan Erick dihubungkan dengan kepemilikan saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (PT GSI), salah satu perusahaan besar yang bermain dalam penyediaan tes PCR dan antigen.

Perusahaan tersebut didirikan tak lama setelah pandemi Covid-19 merebak pada tahun 2021. Sejumlah pengusaha besar ikut patungan dalam membuat PT GSI.

Tudingan itu kemudian berbuntut panjang. Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) melaporkan Luhut dan Erick ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan keterlibatan pejabat negara dalam bisnis PCR.

Sementara itu, juru bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, membantah Luhut mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT GSI.

"Sampai saat ini, tidak ada pembagian keuntungan dalam bentuk dividen atau bentuk lain kepada pemegang saham," kata Jodi.

Ia menyebutkan bahwa Luhut hanya memiliki saham kurang dari 10 persen di Toba Bumi Energi, anak perusahaan Toba Bara Sejahtera yang ikut menggenggam saham di PT GSI. Menurutnya, ada 9 pemegang saham yang berinvestasi di GSI.

Menurut Jodi, Luhut ikut patungan mendirikan PT GSI demi tujuan sosial, bukan mengejar keuntungan bisnis.

Bantahan serupa disampaikan Erick Thohir melalui Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Arya membantah Erick terlibat dalam bisnis tes PCR. Ia menuding isu itu bersifat tendensius.

Sebab, kata Arya, PT Genomik Solidaritas Indonesia, perusahaan penyedia tes Covid-19 yang dihubungan dengan Erick hingga kini hanya melakukan 700.000 tes PCR. Angka itu hanya sekitar 2,5 persen dari total tes PCR di Indonesia yang sudah mencapai 28,4 juta.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen atau 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ujar Arya kepada media. (Sebagian dikutip dari Kompas.com/ Penulis: Muhammad Idris, Irfan Kamil | Editor: Icha Rastika, Muhammad Idris)