Daftar "Call Center" yang Dicabut Kementerian Kominfo, Ada Pemda DKI

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12051, 12052, 12055, dan 12058.

9. PT Kopkar Citra Bekisar (Domestik/Telkom), Bukaka Singtel

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12089.

10. PT Merdeka, Bebas, Beken, Telepin2000, Telepin8000

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12078.

Baca juga: Marak Tiba-tiba Ditagih Pinjol padahal Tidak Utang, Apa Solusinya?

11. PT Pasifik Satelit Nusantara

• Jenis penomoran: National destination code (NDC)
• Kode akses: 0868
• Jenis penomoran: International signalling point code (ISPC)
• Kode akses: 50223

12. PT Prima Netcom Inaya

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12020 dan 12027.

13. PT Rabik Bangun Nusantara

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12013 dan 12014.

14. PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia

• Jenis penomoran: Public land mobile identity (PLMNID)
• Kode akses: 51027.

15. PT Satya Adi Komunika

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12033.

16. PT Telum Nusantara

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12017 dan 12045.

17. PT Terminal Adi Persada (Domestik)

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12021 dan 12022.

18. PT Triana Satria Eka Teknologi

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12086 dan 12096.

19. PT Vasindo Tele Memo

• Jenis penomoran: Panggilan terkelola (calling card)
• Kode akses: 12006 dan 12034.

Namun, Kemenkominfo memastikan, jika di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan terhadap nomor di atas, maka penetapan penghentian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menkominfo Nomor 14 Tahun 2018, Ditjen PPI dapat melakukan evaluasi penggunaan nomor telekomunikasi dalam rangka pengawasan.

Ditjen juga dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

"Pengguna penomoran telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi pencabutan penetapan," kata Kemenkominfo.

Pencabutan layanan atau izin penyelenggaraan telekomunikasi tersebut mengakibatkan turut dicabutnya penetapan nomor untuk layanan.