Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Presiden dan Menteri Boleh Kampanye, Jokowi Dinilai Merusak Moral Politik

Kompas.com - 25/01/2024, 08:45 WIB
Aditya Priyatna Darmawan,
Ahmad Naufal Dzulfaroh

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa seorang presiden boleh kampanye dan memihak pada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Hal itu Jokowi sampaikan saat menghadiri acara penyerahan pesawat C-130-30 Super Hercules A-1344 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (24/1/2024).

Tak hanya presiden, Jokowi juga menyebutkan bahwa menteri diperbolehkan kampanye dan memihak.

“Kan demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” ujar Jokowi.

Hal itu didasarkan karena presiden dan menteri merupakan pejabat publik publik sekaligus pejabat politik.

Lantas, benarkah presiden dan menteri boleh memihak dan kampanye?

Baca juga: Rencana Mundurnya Mahfud Dinilai Jadi Pukulan Telak bagi Jokowi, Ini Alasannya

Merusak etika dan moral

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Feri Amsari mengatakan, secara aturan memang presiden dan menteri diperbolehkan memihak.

Akan tetapi, problem yang terjadi dari hal itu adalah sikap tersebut berpotensi merusak etika dan moral.

"Secara ketentuan undang-undang, memang kesannya presiden tidak menabrak ketentuan Pasal 281 UU Pemilu (UU Nomor 7 Tahun 2017), jika kemudian presiden melakukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara," ujar Feri saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

"Tapi problematikanya bukan problem normatif peraturan perundang-undangan. Problemnya adalah kerusakan etika dan moral," lanjutnya.

Pasalnya, Jokowi akan mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka yang diajukan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Apalagi, Gibran tidak diusung oleh partai pengusung ayahnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Padahal, seorang presiden biasanya akan mendukung capres yang diajukan oleh partainya sendiri. Namun, Jokowi kali ini tidak melakukan hal tersebut.

"Ini kan kerusakan etika berpolitik, berpartai, dan menjalankan wewenang kekuasaan bernegara. Letaknya adalah panggilan etika dan moral," katanya.

Baca juga: Saat Isu Keinginan Jokowi Bertemu Megawati Ditepis PDI-P dan Istana...

Melanggar prinsip UU Pemilu

Sementara itu, ahli hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menyatakan, presiden dan menteri tak boleh berkampanye atau menyatakan dukungan secara terbuka.

Ia menjelaskan, UU Pemilu dalam prinsipnya tak bisa hanya dibaca satu pasal.

"Intinya adalah UU itu mengatur secara terang bahwa tidak boleh ada perilaku dari presiden dan semua pejabat negara lainnya untuk memihak salah satu kandidat," kata Bivitri, dikutip dari tayangan Kompas TV, Rabu.

"Mana bisa kita membedakan kalau presiden lagi ngomong sesuatu, ajudannya tidak ada di sampingnya? Ajudan itu dibayar pakai APBN, jadi fasilitas negara itu bisa diperdebatkan lagi," sambungnya.

Menurutnya, fasilitas negara yang dimaksud dalam UU Pemilu bukan hanya berupa gedung atau kendaraan, tetapi juga semua yang melekat pada diri seorang presiden dan menteri.

Tak hanya itu, dalam konteks masyarakat feodalistik seperti Indonesia, wewenang presiden atau menteri biasanya juga menghasilkan pengaruh atau instruksi.

"Jadi kalau misalnya orang-orang yang memegang jabatan seperti presiden dan menteri bilang pilih si X, maka itu akan menjadi seperti perintah bagi bawahannya," ujarnya.

"Makanya kita pegangannya harus prinsip," pungkasnya.

Baca juga: Megawati Ulang Tahun Ke-77, Jokowi dan Gibran Kompak Beri Ucapan Selamat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

8 Buah Tinggi Purin dan Fruktosa, Harus Dihindari Penderita Asam Urat

8 Buah Tinggi Purin dan Fruktosa, Harus Dihindari Penderita Asam Urat

Tren
7 Instansi yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2024, Cek Kuotanya

7 Instansi yang Sudah Umumkan Formasi CPNS 2024, Cek Kuotanya

Tren
4 Nama yang Diprediksi Maju Pilkada Sumut 2024, Ada Menantu Presiden

4 Nama yang Diprediksi Maju Pilkada Sumut 2024, Ada Menantu Presiden

Tren
Pria Ini Bayar Rp 11 Juta untuk Buku yang Dicuri 15 Tahun Lalu dan Beri Pesan Menyentuh

Pria Ini Bayar Rp 11 Juta untuk Buku yang Dicuri 15 Tahun Lalu dan Beri Pesan Menyentuh

Tren
Asal-usul Ikan Mujair, Benarkah Ditemukan Sosok Mbah Moedjair?

Asal-usul Ikan Mujair, Benarkah Ditemukan Sosok Mbah Moedjair?

Tren
Konsumsi Emping Melinjo, Ini Efek Samping dan Cara Mengatasinya

Konsumsi Emping Melinjo, Ini Efek Samping dan Cara Mengatasinya

Tren
3 Penyebab KIP Kuliah Dicabut, Termasuk Gaya Hidup Mewah

3 Penyebab KIP Kuliah Dicabut, Termasuk Gaya Hidup Mewah

Tren
5 Fakta soal Kekerasan yang Dialami Anak Isa Bajaj, Korban Tidak Berani Buang Air Kecil

5 Fakta soal Kekerasan yang Dialami Anak Isa Bajaj, Korban Tidak Berani Buang Air Kecil

Tren
Fenomena Ledakan Nova 2024, Momen yang Terjadi Sekali Seumur Hidup

Fenomena Ledakan Nova 2024, Momen yang Terjadi Sekali Seumur Hidup

Tren
15 Rute Kereta Api Diskon Bursa Pariwisata 20 Persen, Ini Ketentuannya

15 Rute Kereta Api Diskon Bursa Pariwisata 20 Persen, Ini Ketentuannya

Tren
Kapan Pertandingan Indonesia Vs Yordania di Piala Asia U23? Ini Link Live Streamingnya

Kapan Pertandingan Indonesia Vs Yordania di Piala Asia U23? Ini Link Live Streamingnya

Tren
5 Manfaat Madu untuk Wajah yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Ampuh Atasi Jerawat

5 Manfaat Madu untuk Wajah yang Jarang Diketahui, Salah Satunya Ampuh Atasi Jerawat

Tren
Status Gunung Api di Indonesia hingga April 2024, Ingat Kondisi dan Mitigasinya

Status Gunung Api di Indonesia hingga April 2024, Ingat Kondisi dan Mitigasinya

Tren
Kasus dan Rekam Jejak Daud Kim, YouTuber yang Klaim Mau Bangun Masjid di Korea

Kasus dan Rekam Jejak Daud Kim, YouTuber yang Klaim Mau Bangun Masjid di Korea

Tren
Ikan Purba Sepanjang 25 Meter yang Ditemukan di Inggris, Jadi Reptil Laut Terbesar di Dunia

Ikan Purba Sepanjang 25 Meter yang Ditemukan di Inggris, Jadi Reptil Laut Terbesar di Dunia

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com