3 Poin Baru dalam Aturan Pengupahan, Apa Saja?

Inflasi yang dimaksud adalah inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen).

Sementara PE adalah pertumbuhan ekonomi.

Adapun a, merupakan simbol indeks tertentu yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Baca juga: Upah Minimum 2024 Naik, Apakah Gaji Pekerja Pasti Ikut Naik?

Daerah yang belum memiliki upah minimum

Sementara bagi kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum, harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Pertama, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/mota selama tiga tahun dari data yang tersedia pada periode sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi.

Kedua, nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota selama tiga tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif dan lebihi tinggi dari nilai provinsi.

Formula penghitungan upah minimum tersebut berdasarkan kondisi ekonomi dan ketanagkerjaan yang memuat variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

Penghitungan upah minimum bagi kabupaten/kota yang belum memiliki upah minimum dilakukan dengan beberapa tahapan berikut:

• Menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten/kota terhadap upah minimum provinsi berdasaarkan rasio paritas daya beli
• Menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten/kota terhadap upah minimum provinsi berdasaarkan rasio tingkat penyerapan tenaga kerja
• Menghitung nilai relatif upah minimum kabupaten/kota terhadap upah minimum provinsi berdasaarkan rasio median upah
• Menghitung rata-rata nilai relatif UMK dengan formula: UMK(t+1) = {UMK(F1) + UMK(F2) + UMK(F3)} : 3

Baca juga: Formula Hitung Upah Minimum Tahun 2024 Sesuai Aturan Baru

Provinsi pemekaran

Dalam Pasal 28A, disebutkan bahwa upah minimum provinsi pemekaran yang berlaku untuk pertama kali, menggunakan upah minimum provinsi induk.

Penetapan upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan.

Sementara penyesuaian upah minimum provinsi pertama kali dilakukan oleh gubernur atau penjabat gubernur paling lambat 21 November tahun berikutnya.

IKN

Dalam Pasal 81C, dijelaskan bahwa setelah penetapan pemindahan Ibu Kota Negara dan sebelum upah minimum Ibu Kota Negara mulai berlaku, maka untuk pertama kali disesuaikan dengan upah minimum Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: IKN adalah Singkatan dari Ibu Kota Negara Baru, Apa Itu IKN Nusantara?

3. Peran dewan pengupahan

Dalam aturan terbaru, terdapat peran penguatan dewan pengupahan daerah.

Penguatan peran yang dimaksud adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah.

Hal ini dilakukan dalam rangka penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

Baca juga: Gaji Guru Honorer Disebutkan di Bawah Upah MInimum, Bagaimana Aturannya?