Dikdik Kodarusman
Dokter RSUD Majalengka

Dokter, peminat kajian autofagi. Saat ini bekerja di RSUD Majalengka, Jawa Barat

RUU Kesehatan Ancaman bagi Organisasi Profesi Dokter?

Kompas.com - 03/10/2022, 10:38 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

HARI Minggu 2 Oktober 2022, pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Riau mengadakan zoom meeting untuk seluruh dokter se-Indonesia. Materinya cukup hangat, menyangkut eksistensi IDI sebagai organisasi tunggal profesi dokter.

Topik itu untuk menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan Omnibus Law. Banyak materi sebetulnya yang bisa didiskusikan dalam RUU tersebut.

Namun para pengurus IDI terlihat sangat fokus untuk menjaga eksistensi organisasi. Akibatnya, banyak tema yang seharusnya bisa dibahas malah terabaikan. Misalnya tentang definisi malapraktik dan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.

Baca juga: RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Para peserta diskusi sedikit sekali membahas persoalan itu. Padahal justru hal tersebut yang seringkali dihadapi para dokter.

Apalagi di daerah, di mana masyarakat sekampung bisa tiba-tiba datang hendak menghakimi, saat salah satu anggota keluarganya meninggal atau sakit bertambah berat setelah berobat pada seorang dokter.

Apalagi setelah vaksinasi. Saat KIPI (kejadian ikutan paska imunusasi) sangat mungkin terjadi setiap saat.

Penyelesaiannya biasanya sangat merugikan para dokter yang terkena kasus tersebut. Uang yang ditabung selama praktik bertahun-tahun habis dalam seketika.

Hal itu karena tidak jelas definisi malapraktik dan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas bagi para dokter.

Sayangnya, diskusi yang seharusnya bisa menjawab materi tersebut malah mengabaikannya. Padahal materi tersebut ada dalam RUU Kesehatan tersebut.

Isinya tentu saja sangat menyudutkan para dokter. Terutama dokter-dokter umum yang praktik di daerah pinggiran. Dokter-dokter yang tidak pernah merasa terancam dengan kedatangan dokter asing.

Halaman:

27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.