Mengenal Dewan Jenderal, Hoaks yang Memicu Peristiwa G30S PKI

Keterlibatan PKI dalam G30S

Peter Kasenda dalam Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI (2016) menulis, Dipa Nusantara Aidit memimpin badan rahasia dalam PKI dengan nama Biro Chusus (BC) PKI.

Badan ini dirancang sebagai intelijen yang menghimpun informasi dari para perwira militer simpatisan PKI. Pada zamannya, tiap partai dan kelompok politik punya jaringan serupa dalam militer.

Termasuk pembahasan dalam rapat BC PKI adalah menyikapi adanya isu Dewan Jenderal. 

Informasi dari BC PKI penting untuk menentukan apakah PKI akan bertindak sebelum kudeta terjadi atau menunggu.

Berdasarkan rapat dengan para perwira militer, Kepala BC PKI Syam Kamaruzaman menyimpulkan pihak militer siap melancarkan langkah untuk mencegah kudeta Dewan Jenderal.

Dok. KOMPAS/Istimewa Soeharto (kiri) dan Soekarno (kanan)

Langkah yang dilakukan yakni dengan menculik sejumlah jenderal yang disebut akan melakukan kudeta untuk dihadapkan kepada Presiden Sukarno. 

Sayangnya, persiapan dan koordinasi tak dilakukan dengan matang. PKI mengira pihaknya hanya membantu tentara. Sebaliknya, tentara mengira mereka hanya mengikuti PKI.

Pada pagi hari 1 Oktober 1965, rakyat Indonesia dikejutkan oleh siaran RRI Jakarta yang memberitakan tentang pengumuman suatu kelompok yang mengklaim sebagai Gerakan 30 September di bawah komando Letnan Kolonel Untung, Komandan Cakrabirawa.

Untung juga mengangkat diri sebagai Ketua Dewan Revolusi sekaligus memimpin G30S dengan tujuan melindungi Presiden Soekarno.

Baca juga: Di Mana Soeharto Saat Peristiwa G30S/PKI, Kenapa Tidak Ikut Diculik?

Dokumen Gilchrist dan intel asing dalam G30S?

Harian Kompas Tangkapan layar Harian Kompas 6 Oktober soal Peristiwa G30S

Pembahasan masalah Dewan Jenderal tidak dapat dipisahkan dengan persoalan Dokumen Gilchrist.

Dokumen ini menurut Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu Subandrio diterimanya lewat pos, dialamatkan kepada BPI pada 15 Mei 1965.

Dokumen Gilchrist merupakan sepucuk surat yang diketik pada formulir yang biasa digunakan oleh Kedubes Inggris di Jakarta. Nama pembuat surat adalah Sir Andrew Gilchrist. Duta Besar Inggris (1963- 1966) untuk Indonesia.

Dalam buku Menyingkap Kabut Halim, dinyatakan bahwa dokumen tersebut tidak bertanda tangan.

Sebaliknya, wartawan senior Rosihan Anwar mengemukakan bahwa Dokumen Gilchrist ditemukan tanda tangan dan tulisan di pinggir dari Dubes Gilchrist, tetapi tidak cocok dengan tanda tangan yang sebenarnya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Dokumen Gilchrist yang ditemukan di rumah Bill Palmer adalah palsu.

Surat yang terkesan dibuat oleh Dubes Gilchrist itu ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri Inggris.

Isinya berupa laporan tentang kordinasi antara Gilchrist dan Dubes Amerika mengenai rencana mereka berdua untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dengan bantuan our local army friends.

Dokumen itu disertai surat pengantar yang menyatakan adanya pengiriman dokumen penting bagi revolusi. Selanjutnya dokumen itu oleh Subandrio diserahkan kepada Brigjen Pol. Soetarto, Kepala Staf BPI untuk diperiksa.

Ternyata Soetarto tidak memeriksakan keotentikan dokumen itu melalui tes Laboratorium Kriminal Angkatan Kepolisian. Soetarto menyatakan bahwa dokumen tersebut otentik.

Pada 25 Mei 1965 dokumen diserahkan oleh Subandrio kepada Presiden Sukarno.

Keesokan harinya diadakanlah rapat di Istana yang dihadiri oleh para panglima keempat angkatan. Men/Pangau yang berhalangan hadir, diwakili oleh Laksda Sri Moeljono Herlambang.

Dalam kesempatan itu Presiden menanyakan kepada Letjen A.Yani, apakah ada anggota Angkatan Darat yang mempunyai hubungan dengan Inggris dan Amerika. Letjen A. Yani menjawab. "Tidak ada".

Seusai rapat di Istana Merdeka 26 Mei 1965, sebenarnya masalah Dokumen Gilchrist itu telah dijernihkan oleh Ahmad Yani.

(Sumber: Kompas.com/Arum Sutrisni Putri, Nibras Nada Nailufar | Editor : Heru Margianto)