Fajar Sidik
ASN Kementerian Keuangan

ASN dan Pecinta Puisi

Keamanan Siber di Era Satu Data Indonesia (SDI)

Kompas.com - 27/09/2022, 16:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TRANSFORMASI digital saat ini menuntut instansi publik berbenah. Tidak hanya melakukan manajemen data, tetapi lebih lanjut mengoptimalkan data tersebut untuk pengambilan keputusan.

Semakin valid data yang dikelola, akan semakin presisi kebijakan yang diterapkan.

Namun, tantangannya tidak hanya berhenti pada penyatuan data saja, tapi juga tentang keamanan data. Seperti yang terjadi saat ini, hacker (peretas) mencuri data pribadi warga dan menyebarluaskannya kepada publik untuk kepentingannya.

Peretas yang menamakan dirinya Bjorka mengklaim telah ’mencuri dan menjual’ 105 juta data pribadi warga Indonesia lalu membocorkan data pribadi beberapa pejabat dan politisi di Indonesia sebagai bentuk perlawanan.

Hal tersebut menunjukkan Bjorka bukan hanya mengambil keuntungan semata, tapi "pamer" eksistensinya sebagai peretas plus diboncengi tujuan politisnya.

Dengan kejadian pencurian data itu, bagaimana masa depan program Satu Data Indonesia (SDI)? Acuan pelaksanaan dan pedoman penyelenggaraan SDI tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/2019.

Baca juga: Menuju Satu Data, Bank Siap Terapkan Laporan Terintegrasi mulai Juli 2021

Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, diperlukan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan di-share, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan (Kemensetneg, 2019).

Sebagai informasi awal, Indonesia menempati ranking ke-53 hasil survei e-participation dari United Nation E-Government tahun 2020, sebagaimana dipublikasi website Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).

Penerapan Open Government Data (OGD) sejatinya memiliki tujuan membangun sinergitas antara pemerintah dan masyarakat (government to citizen), antar pemerintah (goverment to government/G to G) maupun pemerintah dengan sektor bisnis (government to business).

Dengan penyatuan data, maka pengelolaan kehidupan bernegara, akan semakin baik, pemberian subsidi akan lebih tepat sasaran, kas negara akan lebih prudent karena perencanaan keuangan akan lebih presisi lagi.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.