ASN: Pengertian, Bedanya dengan PNS dan PPPK serta Besaran Gajinya

Gaji PPPK

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perpres tersebut mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di instansi pemerintahan pusat dan daerah Ketetapan gaji PPPK juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Berikut daftar gaji PPPK per bulan:

• Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200
• Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900
• Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200
• Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600
• Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700
• Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800
• Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900
• Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100
• Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000
• Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000
• Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800
• Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800
• Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100
• Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300
• Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900
• Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100
• Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500

Manajemen PNS dan PPPK

Dalam pasal 3, PP Nomor 17 Tahun 2017 dan PP Nomor 49 Tahun 2018, sama-sama diatur tentang manajemen keduanya, berikut rinciannya:

Manajemen PNS meliputi:

• Penyusunan dan penetapan kebutuhan;
• Pengadaan;
• Pangkat dan jabatan;
• Pengembangan karier;
• Pola karier;
• Promosi;
• Mutasi;
• Penilaian kinerja;
• Penggajian dan tunjangan;
• Penghargaan;
• Disiplin;
• Pemberhentian;
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
• Perlindungan.

Manajemen P3K meliputi:

• Penetapan kebutuhan;
• Pengadaan;
• Penilaian kinerja;
• Penggajian dan tunjangan;
• Pengembangan kompetensi;
• Pemberian penghargaan;
• Disiplin;
• Pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
• Perlindungan.

Perbedaan PNS dan PPPK

Perbedaan di antara keduanya terlihat dari jumlah poin yang diatur pada manajemen P3K yang lebih sedikit dibanding manajemen PNS.

Poin-poin manajemen PNS yang tidak ada pada manajemen P3K ialah:

• Pangkat dan jabatan,
• Pengembangan karier,
• Pola karier,
• Promosi,
• Mutasi,
• Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Artinya, manajemen P3K tidak mengatur poin-poin yang tidak disebutkan dalam Pasal 3 PP Nomor 49 Tahun 2018.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sanksi Bagi ASN yang Terlibat Organisasi Terlarang