Hoaks, Politik Identitas, dan Propaganda di Era Demokrasi

Oleh: Zen Wisa Sartre dan Fandhi Gautama

KOMPAS.com - Hoaks atau berita bohong menjadi salah satu ancaman di era demokrasi. Tidak sedikit oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan demokrasi dan mudahnya penyebaran informasi untuk menciptakan kegaduhan atau propaganda.

Penting bagi pemerintah, media massa, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan meningkatkan kesadaran literasi dan mengutamakan jurnalisme yang berkualitas.

Aiman Witjaksono, Jurnalis KompasTV, dalam siniarnya yang bertajuk “Perang Batin dan Hoaks” memaparkan pentingnya menjaga kualitas informasi sehingga peradaban manusia dapat terjaga.

Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat dapat secara mudah mengakses dan menyebarkan informasi, meskipun kesahihannya perlu divalidasi lebih lanjut.

Oleh sebab itu, bukan tidak mungkin opini publik atau kesadaran masyarakat dapat diatur oknum yang tidak bertanggungjawab. Terlebih, pada ajang Pemilu atau Pilkada opini publik sangat penting bagi para pelaku politik.

Pada tahun 2018, Polri mencatat setidaknya terdapat 3.884 kasus hoaks dan ujaran kebencian, catatan kasus ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 1.254 kasus.

Baca juga: Cara Tetap Relevan di Tengah Perubahan

Hoaks dan ujaran kebencian disebarluaskan akun-akun media sosial, baik yang bersifat asli (terverifikasi pemiliknya) maupun anonim, dengan tujuan kampanye hitam untuk menjatuhkan elektabilitas calon yang diusung partai politik.

Lantas, mengapa hoaks, khususnya pada masa Pemilu atau Pilkada, bisa terjadi dan bagaimana dampaknya?

Pandangan yang bias terhadap informasi

Ketika semarak demokrasi dilaksanakan, yaitu Pemilu atau Pilkada, masyarakat akan sadar atas preferensi terkait tokoh yang mereka sukai. Preferensi ini dimanfaatkan media massa yang tidak bertanggung jawab atau memiliki tendensi politik identitas untuk membangun citra baik atau buruk terhadap calon yang diusung.

Itu sebabnya, masyarakat akan mengalami kekaburan antara realitas dan citra yang dibangun media massa. Kekaburan ini akan memengaruhi pemahaman masyarakat atas informasi yang diterima.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal hoaks karena rendahnya tingkat pendidikan membuat mereka percaya bahwa segala informasi valid isinya.

Terbentuknya politik identitas

Politik identitas adalah pembangunan identitas oleh pelaku politik dengan masyarakat sebagai objeknya. Hal ini akan memecah belah opini dan kesadaran publik karena adanya tendensi keberpihakan masyarakat kepada tokoh yang disukai.

Opini dan kesadaran publik tersebut dimanfaatkan pelaku politik dalam kontestasi Pemilu atau Pilkada.

Di Indonesia, informasi yang menyangkut suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA) adalah topik yang kerap menjadi latar belakang propaganda.

Narasi SARA yang digambarkan melalui tokoh-tokoh politik akan memengaruhi persepsi masyarakat, seperti ketika Jokowi, sebelum Pemilu 2019 dilaksanakan, diisukan sebagai seorang PKI.

Baca juga: Harga Minyak Mentah Dunia Terus Melambung, Apa Dampaknya?

Isu PKI dilekatkan kepada Jokowi sebagai identitas dirinya dengan landasan bahwa komunis sama dengan ateis di Indonesia. Sementara itu, seseorang yang ateis kerap diartikan sebagai seseorang yang menentang agama.

Di lain pihak, Prabowo kerap dikaitkan dengan peristiwa menghilangnya aktivis 98 yang membangun citra dirinya sebagai pelanggar HAM.

Hal ini jelas dimanfaatkan untuk menurunkan elektabilitas dan memburukkan citra Jokowi dan Prabowo.

Lahirnya propaganda

Bukan hanya masyarakat sebagai konsumen yang mengambil andil dalam menyebarluasnya hoaks, melainkan juga media massa.

Kebenaran akan semakin dekat bila reporter atau jurnalis menggali fakta dan menjelaskan data sebagaimana adanya kepada masyarakat.

Itu sebabnya, media massa tidak boleh memberikan apa yang diinginkan masyarakat saja. Mereka juga harus menyajikan informasi yang berkualitas dan edukatif

Jangan ada informasi yang mengandung unsur framing opini publik dengan tendensi kepentingan pribadi atau kelompok. Terlebih, jika dengan sengaja, media massa menghasilkan berita atau informasi bohong dalam kontennya.

Baca juga: 8 Cara Meningkatkan Motivasi Tim

Jika demikian, maka fungsi dan peran media massa sebagai agen informasi tidak terwujud. Hal ini terjadi karena adanya kepalsuan yang secara sadar diciptakan dengan fakta dan data yang perlu dicek validitasnya.

Dengarkan investigasi-investigasi eksklusif dan menarik lainnya yang dilakukan Aiman dalam siniar Aiman Witjaksono.

Ikuti siniarnya agar kalian tak tertinggal tiap episode terbarunya. Akses sekarang juga episode “Perang Batin dan Hoaks” melalui tautan berikut https://dik.si/aiman_batin.