Pro Kontra Pilkada Langsung dan Pertanda Kemunduran Demokrasi...

KOMPAS.com - Polemik pilkada langsung kembali mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu tak lepas dari Mendagri Tito Karnavian yang mempertanyakan relevansi pilkada langsung saat ini usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).

Ia menilai bahwa pilkada langsung memiliki mudarat yang tak bisa dihindari, seperti halnya banyak kepala daerah yang terjerat korupsi.

Meski demikian, ia juga tidak menafikan manfaat pilkada langsung bagi demokrasi.

Oleh karena itu, Tito menganjurkan adanya kajian dampak dan manfaat dari pilkada langsung.

Wacana pilkada langsung kembali ke DPRD pun mulai ramai diperbincangkan.

Pilkada Langsung

Menanggapi pernyataan Mendagri, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa partainya tetap konsisten menginginkan pilkada dilakukan secara langsung.

"Ya kita sejauh ini masih konsisten bahwa pilkada lebih baik dilaksanakan secara langsung," kata Ace, dikutip dari pemberitaan Kompas.com (7/11/2019).

Hasan tak mempersalahkan apabila pilkada langsung dievaluasi, tetapi ia juga menegaskan bahwa pilkada langsung memiliki dampak positif.

Justru penghapusan pilkada langsung menjadi pertanda kemunduran demokrasi.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustofa. Ia menegaskan, evaluasi pilkada langsung jangan sampai membawa kemunduran.

Menurutnya, pilkada langsung diubah menjadi pilkada tak langsung, hal itu bukan bentuk evaluasi.

Baca juga: Dandhy Laksono, Awkarin dan Menagih Komitmen Jokowi dalam Menjaga Demokrasi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera juga menekankan bahwa pilkada langsung baik bagi kesejahteraan rakyat.

Karena itu, ia menilai bahwa pilkada langsung dipertahankan.

"Pilkada langsung memberi hak yang prinsip bagi rakyat untuk menentukan pilihannya," ujar Mardani, seperti dikutip dari pemberitaan Kompas.com (8/11/2019).