Urgensi Penyelamatan Danau di Indonesia

Di sekitar Danau Toba dan di berbagai danau terjadi pendangkaln masif karena ketidakpedulian manusia. Manusia tidak melihat kepentingan danau yang lebih besar. Manusia hanya mampu melihat dari kepentingannya sendiri.

Hal inilah tantangan utama dalam menyiasati pendangkalan danau. Pendangkalan ini harus disiasati dengan cara edukasi dan penegakan hukum.

Ketiga, hilangnya spesies endemik dan masuknya spesies invasif yang menjadi predator di dalam ekosistem danau. Di Danau Toba, misalnya, spesies lokal seperti Ihan Batak hampir punah. Ikan invasif yang di Danau Toba disebut red devil telah menguasai Danau Toba.

Jika diteliti lebih dalam, spesies baru di Danau Toba cukup banyak. Red devil menyebar tanpa kendali, pemerintah sebagai pengambil kebijakan seolah pasrah. Bagaimana cara menghilangkan dominasi red devil di Danau Toba tidak dicarikan jalan keluarnya.

Di Danau Toba terjadi pembiaran masuknya spesies baru yang mengancam ekosistem danau. Melihat masuknya spesies baru yang tidak terkendali di Danau Toba sejatinya dibutuhkan penelitian agar cara penanganan kehadiran spesies baru secara akurat.

Peneliti perlu mempelajari perilaku (behavior) spesies baru yang telah mengganggu ekosistem Danau Toba dan di berbagai danau di Indonesia. Perilaku inilah yang menjadi dasar kebijakan untuk menuntaskan kehadiran spesies baru yang telah merusak ekosistem danau.

Spesies baru seperti red devil itu mengganggu ekosistem dan tidak memiliki nilai ekonomis. Dalam rangka menghindari masuknya spesies baru ke danau maka harus dibuat aturan agar menabur benih ikan di danau atau perairan harus berasal dari balai benih di sekitar danau atau perairan.

Jika kita menginventarisasi masalah danau secara akurat maka yang dibutuhkan adalah lembaga otoritatif yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan para bupati yang ada di wilayah danau, seperti Danau Toba. Faktanya, di Danau Toba dibuat Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang berbisnis dengan cara menggunakan kekuatan negara untuk merebut tanah ulayat.

BODT sejatinya melakukan sinkronisasi ke tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba untuk mengeksekusi Perpres Nomor 81 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Andaikan BPODT hadir untuk mengeksekusi Perpres 81 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba maka tidak ada konflik Motung dan Sigapiton.

BPODT sejatinya mengembalikan kualitas air Danau Toba, menuntaskan masuknya spesies baru, mengembalikan spesies endemik dengan penangkaran, mengendalikan sedimentasi, melakukan konservasi dan membuat kegiatan-kegiatan yang menghadirkan tamu agar hotel dan penginapan di kawasan Danau Toba bangkit kembali seperti tahun sebelum krisis moneter tahun 1998.

Seluruh danau di Indonesia akan selamat jika ditangani secara serius. Organisasi yang gemuk seperti struktur di Perpres Nomor 60 tahun 2021 adalah masa lalu dan sudah terbukti gagal. Sebab dengan 11 menteri, 2 menko, panglima TNI, Kepala LIPI, Kepala BRIN dan Kepala Badan Informasi dan Geospasial sulit rapat. Karena sulit rapat maka tidak ada tindakan nyata menyelamatkan danau di Indonesia.

Danau di Indonesia segera akan pulih jika kita serius menanganinya dengan melibatkan para ahli, masyarakat lokal, dan pemerintah. Menyelamatkan danau membutuhkan organisasi yang ramping tetapi memiliki kewenagan yang kuat dan konsep yang berkelanjutan.