Viral, Unggahan Foto Surat Anggota DPRD Kota Bandung "Titip" Siswa di PPDB

KOMPAS.com - Unggahan foto surat anggota DPRD Bandung ditujukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat viral di media sosial Twitter.

Unggahan tersebut diunggah oleh akun ini pada Jumat (24/6/2022) pukul 16.17 WIB.

"YHAHA bapak lu yg pejabat itu nitipin lu ke sekolah negeri malah kespill di twiter owkwk lol," tulis pengunggah.

Dalam surat tersebut, salah seorang anggota DPRD Bandung menerbitkan surat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Dedi Supandi pada Jumat (17/6/2022).

Surat tersebut berisi permohonan agar Kepala Disdik Jabar agar menerima siswa masuk ke salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.

Surat rekomendasi itu juga ditembuskan ke sejumlah SMK di Bandung, di antaranya SMK Negeri 2 Bandung, SMK Negeri 15 Bandung, SMK Pekerjaan Umum Negeri Bandung, SMK Negeri 8 Bandung, dan SMK Negeri 9 Bandung.

Begini penjelasan anggota DPRD Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat:

Baca juga: Video Viral Pembeli Tak Bisa Pencet Tombol Tidak Puas di Layar Kasir, Ini Kata Alfamart

Penjelasan DPRD Bandung

Anggota DPRD Kota Bandung Erwin membenarkan, pihaknya telah mengeluarkan surat rekomendasi tersebut.

"Benar bahwa surat dimaksud dibuat, ditandatangani dan dikirimkan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Kota Bandung," ujarnya, dilansir dari Kompas.com, (25/6/2022).

Kendati demikian, surat rekomendasi itu bukan digunakan untuk mengintervensi Kepala Disdik Jabar atau menyalahgunakan wewenang jabatannya sebagai anggota DPRD Kota Bandung.

"Surat yang dimaksud bukan bentuk intervensi saya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, melainkan sekedar permohonan atau usulan," imbuhnya.

"Surat tersebut tidak bersifat memaksa atau mengintervensi proses PPDB, karena pihak dinas berhak penuh untuk mempertimbangkan atau mengabaikannya," jelas Erwin.

Penerbitan surat rekomendasi itu semata-mata untuk menjembatani aspirasi masyarakat Kota Bandung.

Sejumlah warga di Kota Bandung mengaku menginginkan anak mereka diterima di sekolah negeri lantaran keterbatasan ekonomi.

Sebab, biaya pendidikan di sekolah negeri jauh lebih terjangkau daripada sekolah swasta.

"Mengingat saat ini surat dimaksud menimbulkan kesalahpahaman dan kegaduhan, maka dengan ini saya menarik surat tersebut," ungkapnya.

Baca juga: Video Viral Hewan Mirip Ular Berkaki Empat, Benarkah Itu Hewan Naga?

Respons Disdik Provinsi Jabar

Kepada Disdik Jabar Dedi Supandi mengatakan, pihaknya belum menerima surat rekomendasi tersebut.

"Surat yang beredar di medsos yang ditujukan kepada Disdik sampai saat ini saya belum pernah menerima surat itu," tegasnya, saat dihubungi oleh Kompas.com, Sabtu (25/6/2022).

"Kalau surat itu sudah pernah diterima kita, itu biasanya ada cap label diterima tanggal berapa baru masuk ke meja saya," imbuh Dedi.

Lebih lanjut, Dedi juga mengimbau agar semua pihak tetap patuh terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi Jabar dengan tetap memperjuangkan hak masyarakat miskin untuk bersekolah.

Terkait soal aspirasi warga Kota Bandung yang menginginkan anak mereka masuk ke sekolah negeri, Dedi mengatakan bahwa untuk saat ini keberadaan sekolah negeri di Provinsi Jawa Barat memang lebih sedikit dibandingkan dengan sekolah swasta.

Dari total jumlah SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jabar yang berjumlah 5.033 sekolah, 848 di antaranya merupakan sekolah negeri. Sementara sisanya adalah sekolah swasta.

"Jadi memang di Jawa Barat ini lebih banyak sekolah swasta daripada negeri," tuturnya.

Baca juga: Penjelasan BRI soal Video Viral Pria Robek Buku Tabungan di dalam Kantor Bank

Program untuk membantu siswa tak mampu

Sebagai upaya untuk memastikan siswa di Kota Bandung yang memiliki keterbatasan ekonomi, Disdik Jabar telah mengeluarkan inovasi agar siswa tersebut tetap dapat mengenyam pendidikan.

"Ada beberapa yayasan-yayasan sekolah swasta yang mereka pun juga siap untuk menggratiskan warga miskin," kata Dedi.

Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah mengeluarkan berbagai program untuk membantu siswa tidak mampu agar tetap bersekolah.

"Jadi meskipun di negeri atau swasta, mereka harus tetap bersekolah," ungkapnya.