KOMPAS.com - Sejumlah tokoh hadir di Istana Negara terkait isu reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.
Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun isu reshuffle menguat setelah beberapa menteri dipanggil Jokowi ke Istana Negara pada Selasa (14/6/2022).
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan presiden.
Baca juga: Daftar Menteri yang Belum Pernah Terkena Reshuffle pada Periode Kedua Jokowi
"Jadi yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif presiden, mau ganti kapan saja ya terserah presiden," kata Pramono, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/6/2022).
Pramono menyebut jika Presiden Jokowi sudah lama memimpin pemerintahan, sehingga memahami apa yang menjadi kebutuhan kabinetnya.
"Presiden kan beliau sudah delapan tahun di pemerintahan ini. Dan beliau tahu banget mana yang menjadi kebutuhan dari kabinet ini. Sehingga itu yang menjadi beliau sangat tahulah," katanya lagi.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet 2022, Berikut Daftar Tokoh yang Dipanggil ke Istana
Dikutip dari Kompas.com (15/6/2022) terdapat sejumlah tokoh-tokoh yang terlihat dipanggil Jokowi ke Istana Negara pada Selasa (14/6/2022) sore.
Di antaranya adalah:
Baca juga: Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024
Selain itu, juga terdapat beberapa pengurus parpol yang turut hadir di Istana Negara, salah satunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI-P Bambang Wuryanto mengatakan, perwakilan Partai solidaritas Indonesia (PSI) juga telah dipanggil.
"Banyak dipanggil sudah. Misalnya Pak Ketua Umum, kemudian Raja Juli, kemudian Pak Menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil)," ujarnya, dikutip dari Kompas.com (14/6/2022).
Bambang mengungkapkan jika pada Rabu (15/6/2022) merupakan hari baik bagi Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle.
"Kalau Rabu Pahing ya masuk. Besok Rabu Pahing ya masuk, reshuffle bisa. Itu hari baik," jelas dia.
Baca juga: Kabinet Jokowi, Sandiaga Uno, dan Adegan Politik Kekuasaan...