Chappy Hakim
KSAU 2002-2005

Penulis buku "Tanah Air Udaraku Indonesia"

Mencermati Satelit Komunikasi Pertahanan

Kompas.com - 20/01/2022, 12:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BERITA hangat belakangan ini yang beredar adalah tentang satelit komunikasi pertahanan.

Berawal dari pejelasan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan telah merugikan negara.

Kerugian itu muncul dalam format keputusan sidang arbiterase internasional yang mewajibkan negara membayar ratusan miliar rupiah.

Tuntutan tersebut datang dari berbagai pihak yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan satelit komunikasi pertahanan itu.

Diketahui dalam proses pengadaan satelit komunikasi pertahanan tersebut terdapat sejumlah kontrak yang berkait dengan beberapa perusahaan antara lain Airbus, Détente, Hogan Lovelis dan Telesat.

Gugatan datang dari Avanti Communications Group di pengadilan arbiterase London dan dari pihak Navajo di pengadilan arbiterase Singapura.

Reaksi muncul dari berbagai pihak yang antara lain merespons pernyataan Menko Polhukam.

Di sisi lain Jaksa Agung Sanitar Burhanuddin menjelaskan bahwa kejaksaan agung akan meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan dalam waktu dekat.

Sementara itu seorang peneliti BRIN mengutarakan bahwa munculnya persoalan ini telah menunjukkan adanya kelemahan dalam faktor pengawasan terhadap Kemhan dari Komisi I DPR RI.

Dalam hal ini, Komisi I DPR RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran di Kemhan.

Dari banyak berita yang beredar di media, diketahui konon permasalahan muncul ketika di tahun 2015, yaitu ketika satelit Garuda -1 keluar dari orbit 123 derajat Bujur Timur.

Dalam kasus ini, ternyata ada peraturan tata kelola satelit yang tercantum dalam organisasi PBB bernama ITU (International Telecommunication Union).

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.