Wacana Presiden Tiga Periode, Paradoks Komunikasi Politik Indonesia

Untuk kepentingan segelinter elite politik, segala hal yang mustahil terwujud pada faktanya bisa terjadi.

Komunikasi politik di Indonesia itu memang pelik. Ada anomali. Terjadi tumpang tindih dan penuh ketidakpastian. Sarana komunikasi yang dilakukan penuh intrik dan kebohongan kepada khalayak.

Berkali-kali masyarakat diberikan harapan palsu atas janji-janji semu para elite politik. Ada banyak keganjilan komunikasi politik di Indonesia antara penyampaian dengan perbuatan yang dilakukan tidak senada.

Jika sejak awal janji yang disampaikan para elite politik hanya sekadar permainan kata-kata atau pengelolaan kesan untuk menarik simpati pemilih tanpa dilandasi niat tulus, akan sulit mewujudkan kepentingan rakyat.

Tak heran ketika sudah menempati jabatan strategis yang dipikirkan hanya kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Bahkan, mungkin sudah hilang rasa malu ketika melakukan kesalahan dan mencederai hati rakyat.

Pengelolaan kesan di panggung depan sangat berbanding terbalik dengan panggung belakang tatkala berhadapan dengan publik (Arrianie, 2010).

Presiden segera bersikap

Jika isu presiden tiga periode terus digulirkan, hanya akan menjadi bola liar yang tiada henti. Semua seolah dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi dan tindakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah.

Termasuk terkait dengan amendemen undang-undang terbatas. Apakah semata-mata hanya ingin mengakomodasi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) atau ada agenda lain di balik semua isu yang diwacanakan?

Sejatinya, pemerintah dapat terbuka atas polemik yang terjadi dan menyampaikan kepada publik secara terbuka mengenai isu yang tidak jelas siapa yang mengembuskan. Oleh karena itu, presiden harus bersikap jelas dan tegas.

Jangan kemudian melempar ke MPR sepenuhnya soal agenda perubahan amendemen terbatas seakan itu bukan menjadi wewenang presiden. Kemampuan komunikasi publik pemimpin harus hadir dan ditunjukkan kepada masyarakat.

Hilangkan stigma rakyat yang beranggapan bahwa rezim hari ini gemar menghambur-hamburkan uang rakyat, menumpuk kekayaan melalui kekuasaan dengan mengubah konstitusi. Dalam ilmu komunikasi, ruang adalah konteks yang memengaruhi proses dan efek komunikasi.

Sudah saatnya ruang tersebut digunakan untuk mengatasi dan menjawab berbagai problematika sehingga tercipta komunikasi yang efektif antara pemerintah, wakil rakyat dan rakyat.

Ciptakan komunikasi yang sehat. Tanpa komunikasi yang sehat, tidak akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik. Komunikasi konteks menengah menjadi salah satu solusi yang ditawarkan dalam mewujud komunikasi yang efektif.

Selain itu, tentu saja presiden sama-sama mengingatkan mitra kerja yang lainnya, untuk tidak bermain-main dalam kekuasaan.

Dalam teori Chester Barnard, kekuasaan yang sejati akan selalu berdampingan dengan kemampuan dan kesediaan berkomununikasi dengan rakyat.

Akan tetapi, barang siapa yang bermain-main dengan kekuasaan, ia akan digilas oleh kekuasaannya sendiri karena tidak ada kekuasaan yang kekal dan abadi.