Menunggu Keputusan soal PPKM, Diperpanjang atau Tidak?

Kompas.com - 09/08/2021, 08:15 WIB

Jawahir Gustav Rizal,

Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

Jawahir Gustav Rizal

Penulis

Inggried Dwi Wedhaswary

Editor

Lihat Foto

Sejumlah toko di sebuah mal tidak beroperasi saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jakarta, Selasa (3/8/2021). Meski menurut Gubernur Anies Baswedan kasus aktif harian Covid-19 Jakarta menurun hampir 100.000 orang dalam dua pekan terakhir, pemerintah masih memperpanjang PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021 di Ibu Kota.(ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

Dokter Umum sekaligus Pastor Katolik, Albertus Adiwenanto saat memeriksa pasien Covid-19 di Pusat Pastoral KAJ Samadi di Klender, Jakarta Timur, Kamis (5/8/2021). Saat masa kenaikan kasus Covid-19, Pusat Pastoral KAJ Samadi memutuskan untuk mengubah tempatnya menjadi ruang isolasi untuk merawat pasien Covid-19. Keputusan ini dibuat di tengah banyak rumah sakit di kawasan ibu kota yang kewalahan akibat terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19.

Penjelasan Presiden Jokowi soal evaluasi PPKM Level 4

Seorang tenaga kesehatan membawa lilin saat akan memberi penghormatan terakhir pada jenazah rekannya Liza Putri Noviana di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Kamis (24/6/2021) Liza merupakan tenaga kesehatan pertama di RSDC yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

KOMPAS.com - Kepastian apakah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 akan diperpanjang atau tidak masih ditunggu masyarakat.

Seperti diketahui, perpanjangan PPKM Level 4 yang dimulai pada 3 Agustus 2021 akan berakhir pada hari ini, Senin (9/8/2021).

Sebelumnya, kebijakan PPKM diberlakukan pada 21-25 Juli 2021, kemudian diperpanjang pada 26 Juli 2021 hingga 2 Agustus 2021, dan diperpanjang lagi pada 3-9 Agustus 2021.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, pemerintah belum memutuskan apakah akan memperpanjang PPKM Level 4 atau tidak.

Jodi mengatakan, pemerintah akan melakukan rapat koordinasi untuk mengevaluasi jalannya PPKM Level 4, terutama di wilayah Jawa dan Bali.

"Iya, akan ada rakor untuk evaluasi PPKM Jawa Bali," kata Jodi, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Ia mengatakan, keputusan untuk memperpanjang atau mengakhiri PPKM berada di tangan Presiden Joko Widodo.

Pergeseran lonjakan kasus

KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Dokter Umum sekaligus Pastor Katolik, Albertus Adiwenanto saat memeriksa pasien Covid-19 di Pusat Pastoral KAJ Samadi di Klender, Jakarta Timur, Kamis (5/8/2021). Saat masa kenaikan kasus Covid-19, Pusat Pastoral KAJ Samadi memutuskan untuk mengubah tempatnya menjadi ruang isolasi untuk merawat pasien Covid-19. Keputusan ini dibuat di tengah banyak rumah sakit di kawasan ibu kota yang kewalahan akibat terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19.

Sementara itu, dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021), Jokowi menyebutkan, ada pergeseran lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali.

Menurut Jokowi, pergeseran lonjakan kasus itu terlihat dari hasil pemantauan selama dua pekan terakhir.

"Selama dua minggu terakhir ini, saya melihat penambahan kasus-kasus baru di provinsi-provinsi di luar Jawa-Bali terus meningkat," kata Jokowi, seperti diberitakan Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Ia menyebutkan, per 25 Juli 2021, wilayah di luar Jawa-Bali berkontribusi atas penambahan 13.200 kasus atau 34 persen dari kasus baru secara nasional.

Angka ini naik per 1 Agustus 2021 menjadi 13.589 atau sekitar 44 persen dari total kasus baru.

Sedangkan per 6 Agustus 2021, angka kasus di luar Jawa-Bali meningkat 10 persen dengan tambahan 21.374 kasus, atau sekitar 54 persen dari total kasus baru secara nasional.

Penanganan

screenshoot Penjelasan Presiden Jokowi soal evaluasi PPKM Level 4

Melihat masih tingginya angka infeksi Covid-19, Jokowi menyarankan agar pemerintah daerah dan institusi terkait memperkuat penanganan pandemi.

Beberapa hal yang ia tekankan di antaranya pembatasan mobilitas, penguatan testing dan tracing, penyediaan fasilitas isolasi terpusat, serta percepatan vaksinasi.