Daerah yang Menerapkan PPKM Level 4 hingga 9 Agustus dan Aturannya

Kompas.com - 03/08/2021, 13:30 WIB
Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya, mulai ramai kembali mobilitas masyarakat seusai penyesuaian PPKM Level 4 lanjutan dengan pembukaan penyekatan jalan mulai Selasa (27/7/2021). KOMPAS.COM/IRWAN NUGRAHAKawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Cihideung, Kota Tasikmalaya, mulai ramai kembali mobilitas masyarakat seusai penyesuaian PPKM Level 4 lanjutan dengan pembukaan penyekatan jalan mulai Selasa (27/7/2021).

KOMPAS.com - Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus mendatang.

Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengeluarkan tiga instruksi, salah satunya Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam instruksi ini, disebutkan daerah-daerah di Jawa dan Bali sesuai dengan kondisi pandemi masing-masing.

Baca juga: Daerah yang Menerapkan PPKM Level 3 dan Aturan Lengkapnya

Mana saja daerah yang masuk level 4?

Daftar daerah PPKM Level 4

Berdasarkan Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021, berikut daftar wilayah di Jawa dan Bali dengan kriteria level 4:

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

DKI Jakarta

  1. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
  2. Kota Administrasi Jakarta Barat
  3. Kota Administrasi Jakarta Timur
  4. Kota Administrasi Jakarta Selatan
  5. Kota Administrasi Jakarta Utara
  6. Kota Administrasi Jakarta Pusat

Banten

  1. Kota Tangerang Selatan
  2. Kota Tangerang
  3. Kabupaten Pandeglang
  4. Kabupaten Tangerang
  5. Kota Cilegon

Jawa Barat

  1. Kabupaten Kuningan
  2. Kabupaten Indramayu
  3. Kabupaten Garut
  4. Kabupaten Subang
  5. Kabupaten Purwakarta
  6. Kabupaten Bekasi
  7. Kota Sukabumi
  8. Kota Depok
  9. Kota Cirebon
  10. Kota Cimahi
  11. Kota Bogor
  12. Kota Bekasi
  13. Kota Banjr
  14. Kota Bandung
  15. Kabupaten Sumedang
  16. Kabupaten Bogor
  17. Kabupaten Bandung Barat
  18. Kabupaten Bandung

Jawa Tengah

  1. Kabupaten Pemalang
  2. Kabupaten Pekalongan
  3. Kabupaten Magelang
  4. Kabupaten Sukoharjo
  5. Kabupaten Rembang
  6. Kabupaten Klaten
  7. Kabupaten Kebumen
  8. Kabupaten Banyumas
  9. Kota Tegal
  10. Kota Surakarta
  11. Kota Semarang
  12. Kota Salatiga
  13. Kota Magelang
  14. Kabupaten Wonosobo
  15. Kabupaten Wonogiri
  16. Kabupaten Sragen
  17. Kabupaten Semarang
  18. Kabupaten Purworejo
  19. Kabupaten Kendal
  20. Kabupaten Karanganyar
  21. Kabupaten Demak
  22. Kabupaten Batang
  23. Kota Pekalongan

DI Yogyakarta

  1. Kabupaten Sleman
  2. Kabupaten Bantul
  3. Kota Yogyakarta
  4. Kabupaten Kulonprogo
  5. Kabupaten Gunungkidul

Jawa Timur

  1. Kabupaten Kediri
  2. Kabupaten Sumenep
  3. Kabupaten Tulungagung
  4. Kabupaten Sidoarjo
  5. Kabupaten Madiun
  6. Kabupaten Lamongan
  7. Kabupaten Gresik
  8. Kota Surabaya
  9. Kota Mojokerto
  10. Kota Malang
  11. Kota Madiun
  12. Kota Kediri
  13. Kota Blitar
  14. Kota Batu
  15. Kabupaten Trenggalek
  16. Kabupaten Ponorogo
  17. Kabupaten Ngawi
  18. Kabupaten Nganjuk
  19. Kabupaten Mojokerto
  20. Kabupaten Lumajang
  21. Kabupaten Jombang
  22. Kabupaten Bondowoso
  23. Kabupaten Blitar
  24. Kabupaten Banyuwangi
  25. Kabupaten Bangkalan
  26. Kota Probolinggo
  27. Kota Pasuruan
  28. Kabupaten Situbondo

Bali

  1. Kabupaten Jembrana
  2. Kabupaten Bangli
  3. Kabupaten Karangasem
  4. Kabupaten Badung
  5. Kabupaten Gianyar
  6. Kabupaten Klungkung
  7. Kabupaten Tabanan
  8. Kabupaten Buleleng
  9. Kota Denpasar.

Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, Ini Alasannya

Aturan PPKM Level 4

Daerah-daerah di wilayah Jawa dan Bali dengan kriteria Level 4 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat
pendidikan/pelatihan dilakukan secara daring atau online

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH)

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:

Sektor Esensial

Untuk sektor keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan atau customer).

Sektor ini dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25 persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Sementara pasar modal yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik, teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, perhotelan non penanganan karantina dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen staf.

Sedangkan industri orientasi ekspor dan penunjangnya di mana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.