Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah untuk Mempercepat Vaksinasi?

KOMPAS.com - Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan pandemi virus corona di Indonesia.

Selain pengetatan dan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment), pemerintah juga terus mengejar target herd immunity vaksinasi Covid-19.

Untuk mencapai herd immunity, jumlah vaksinasi yang harus dipenuhi adalah sebesar 70 persen atau 189 juta penduduk Indonesia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menargetjan 181,5 juta rakyat Indonesia divaksin akhir 2021, minimal satu dosis.

"Insya Allah di akhir tahun 181,5 juta rakyat Indonesia sudah bisa divaksin at least 1 kali," kata Jokowi akhir bulan lalu.

Sejauh ini, Indonesia telah menyuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama kepada 44.469.974 orang dan 17.906.504 orang dosis kedua.

Lantas, apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat dan mempeluasan penerimaan vaksinasi Covid-19?

Baca juga: 3 Alasan Tolak Serahkan Fotokopi E-KTP untuk Vaksinasi Menurut Pakar

Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Drajat Tri Kartono mengatakan, ada dua hal yang perlu dilakukan untuk percepatan vaksin.

Pertama, birokratisasi vaksin perlu disederhanakan dan disentralisasi.

"Sehingga setiap puskesmas per kecamantan bisa melaksanakan vaksinasi melalui kegiatan vaksinasi sampai ke kelurhanan dan RT/RW," kata Drajat kepada Kompas.com, Senin (26/7/2021).

"Atau dengan mekanisme vaksinasi mobile dilakukan oleh puskesmas bergilir ke RW atau RT," sambungnya.

Selain itu, pemerinta juga perlu membuka opsi untuk melakukan vaksinasi di tempat-tempat umum, seperti pasar dan mall.

Persoalan kedua adalah konstruksi masyarakat. Menurutnya, konstruksi pengetahuan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 masih ada menilai tidak perlu dan bahkan haram.

Untuk mencakup kelompok ini, Drajat mengusulkan pelibatan tokoh masyarakat dan tempat ibadah untuk membantu menyebarluaskan informasi positif tentang vaksin Covid-19.

Baca juga: 8 Informasi Keliru Tentang Vaksin Covid-19

Tak hanya itu, kampus-kampus berbasis agama juga perlu digerakkan oleh para penolak vaksin.

"Karena arus informasi penolakan vaksin berasal dari mereka yang paham ilmu kedokteran dan juga tokoh-tokoh yang bertindak berdasarkan nilai nilai kepercayaan, sehingga perlu menggerakkan tokoh tokoh agama dari kampus-kampus berbasis agama," jelas dia.

"Informasi-informasi dari kampus tersebut diperlukan sehingga arena wacana bisa dikuasai oleh pengetahuan vaksin yang positif," tambah dia.

Ia menuturkan, vaksinasi Covid-19 merupakan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, sehingga perlu upaya persuasif untuk mencakup lebih banyak warga.