Penjelasan BKN Terkait Pelaksanaan Asesmen TWK Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN

• Anti radikalisme

Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta: tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara.

“Ketiga aspek yang diukur ini merupakan sebagian dari landasan prinsip profesi ASN atau syarat seperti yang diuraikan dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3, PP No 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN,” imbuh dia.

Tahapan

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa asesmen TWK dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu

• Persiapan yang dilakukan sejak ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 1 tahun 2021 pada 27 Februari 2021
• Pelaksanaan tes Indek Moderasi Bernegara (IMB-68) dan integritas dilaksanakan pada 9-10 Maret 2021, dan bagi yang berhalangan hadir dilakukan tes susulaan pada 16 Maret 2021 (Susulan I) dan 8 April 2021 (Susulan II), tes IMB dan Integritas ini dikoordir oleh Tim dari DisPsiAD
• Tes wawancara dilaksanakan pada 18 Maret-9 April 2021

Baca juga: Trending Topic Taufik Hidayat dan Lingkaran Korupsi di Kemenpora...

Hasil asesmen

Paryono memaparkan, dari 1.357 peserta yang diusulkan mengikuti asesmen, hadir sebanyak 1.349 peserta dan 8 peserta tak hadir.

Peserta yang tidak hadir tersebut dengan rincian

• 3 peserta sedang tugas belajar di luar negeri
• 1 peserta sudah pensiun
• 2 peserta mengundurkan diri
• 1 peserta diberhentikan sebagai pegawai KPK
• 1 peserta tanpa keterangan

“Dari hasil asesmen Test Wawasan Kebangsaan yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 1.274 peserta, dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 75 peserta,” pungkas Paryono.

Untuk diketahui, pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Baca juga: Cerita soal Banjir Jakarta, dari Rebutan Sampah hingga Evakuasi Tahanan KPK