Belum lagi ada kelompok masyarakat kita yang masih memiliki pola pikir yang fatalis sehingga bukan hanya menolak divaksinasi, mereka bahkan banyak tidak percaya bahwa Covid-19 itu nyata.
Derasnya hoaks dan disinformasi yang beredar di berbagai lini massa bukan hanya menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat, tetapi juga berdampak pada terhambatnya program vaksinasi nasional.
Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah telah melakukan upaya klarifikasi dengan menggulirkan informasi penyeimbang terkait keamanan vaksin. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui kanal informasi Kementrian Kominfo baik di situs resmi https://komin.fo/inihoaks maupun akun jejaring sosial.
Tidak hanya itu saja, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, Komisi Fatwa MUI juga telah menerbitkan fatwa No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd China dan PT Bio Farma (Persero) dan menjamin kehalalan vaksin Covid-19, khususnya jenis Sinovac.
Pemerintah juga didukung oleh banyak organsisasi independen, salah satunya MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), yang secara aktif melawan dan mencegah berkembangnya hoaks dan disinformasi, terutama di media sosial.
Meskipun berbagai upaya dan strategi preventif telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus, berbagai kendala yang menghambat vaksinasi masih banyak ditemukan di beberapa wilayah.
Salah satu contohnya adalah yang terjadi di salah satu kecamatan di Sumatera Barat. Seluruh penduduknya menolak imunisasi karena vaksin dianggap haram. Belum lagi kelompok fatalis dan masyarakat yang kerap abai terhadap protokol kesehatan.
Terkait dengan ini, di luar aspek medis, pendekatan kultural perlu diambil oleh pemerintah mengingat karakteristik masyarakatnya yang beragam secara sosial-budaya. Selain itu literasi teknologi mereka dalam mengakses informasi kesehatan juga bervariasi.
Alasan lain mengapa pendekatan sosial budaya harus dilakukan adalah terdapatnya berbagai catatan historis yang menunjukkan bahwa penanganan wabah tidak cukup hanya dengan melibatkan aspek medis saja.
Terdapat asumsi bahwa aspek sosial budaya memiliki keterkaitan erat dengan meluasnya wabah penyakit atau paling tidak suatu penyakit bisa berkembang menjadi wabah atau pandemi karena perilaku budaya masyarakatnya. Contohnya adalah wabah Kolera yang berkembang luas karena perilaku budaya penggunaan sanitasi yang buruk.
Hal serupa juga terjadi saat ini, meluasnya penularan virus Covid-19 dikarenakan masih banyak masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan sehingga wabah berkembang menjadi pandemi nasional maupun global.
Oleh karena itu, pendekatan budaya yang bersifat kolaboratif dan melibatkan tokoh masyarakat atau pemuka agama sebagai agen kesehatan perlu dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya virus dan efektivitas vaksin.
Salah satu contoh kegiatan ini akan diselenggarakan oleh Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI) DKI Jakarta pada 19 Maret 2021.
Kegiatan rutin dan berkelanjutan yang melibatkan kelompok masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi vaksinasi kepada kader dasa wisma untuk membantu percepatan kegiatan vaksinasi Covid-19, terutama terkait kebijakan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan strategi menangkal hoaks di level masyarakat.
Melalui budaya komunikasi getok tular (word of mouth) ini pemerintah dan masyarakat secara mutual dapat menyukses percepatan vaksinasi guna memutus rantai penularan virus dan mencapai tingkat kesehatan masyarakat Indonesia secara efektif.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.