Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sepak Terjang Achmad Yurianto, dari Jubir Covid-19 hingga Ketua Dewas BPJS Kesehatan

Kompas.com - 22/02/2021, 14:25 WIB
Ahmad Naufal Dzulfaroh,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

 

Kemenkes

Yuri juga sempat menjabat sebagai Wakil Kepala Kesehatan Daerah Militer IV Diponegoro Semarang pada 2008, epala Kesehatan Daerah Militer XI Pattimura Ambon Maluku pada 2009 dan Kepala Dinas Dukungan Kesehatan Operasi Pusat Kesehatan TNI pada 2011.

Pada 2015, ia diminta Menkes Nila Moeloek untuk menjabat posisi sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes hingga tengah tahun 2019.

Dari sana, Yuri kemudian ditugaskan menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Pemerintah Tunjuk Achmad Yurianto Jadi Jubir Resmi Terkait Virus Corona

Pemerintah pun menunjuk Yuri sebagai Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 secara resmi pada 3 Maret 2020, sehari setelah Presiden Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia.

Saat menjadi Jubir Covid-19, ia mendapat penghargaan Public Relation of The Year 2020 dari Iconomics Research and Consulting.

Pemberian penghargaan itu didasari atas peran pentingnya dalam menciptakan berita positif untuk mengimbangi berita negatif terkait pandemi.

Bersamaan dengan pembubaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, posisi Yuri sebagai juru bicara digantikan oleh Wiku Adisasmito pada Juli 2020.

Pada Oktober lalu, ia diangkat menjadi Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, sekaligus mengakhiri jabatannya sebagai Dirjen P2P Kemenkes.

Baca juga: Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Dewas BPJS Kesehatan

Selain Achmad Yurianto, ada tujuh nama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 37 Tahun 2021.

Setiap nama mewakili unsur yang berbeda. Berikut daftar Dewan Pengawas BPJS Kesehatan:

Unsur Pemerintah

1. Achmad Yurianto

2. Regina Maria Wiwieng

Unsur Pekerja

3. Indra Yana

4. Siruaya Utamawan

Unsur Pemberi Kerja

5. Iftida Yasar

6. Inda Deryanne Hasan

Unsur Tokoh Masyarakat

7. Ibnu Naser Arrohimi

Baca juga: Dilantik Jadi Dirut, Ali Ghufron Janji Tingkatkan Layanan BPJS Kesehatan

 

Pelantikan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan juga akan dilakukan bersama dengan pelantikan Direktur BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026.

Ada delapan nama yang akan dilantik yang semuanya telah ditetapkan melalui Keppres Nomor 37 Tahun 2021.

Berikut daftar Direktur BPJS Kesehatan:

  1. Ali Ghufron Mukti
  2. Andi Afdal
  3. Arief Witjaksono Juwono Putro
  4. David Bangun
  5. Edwin Aristiawan
  6. Lily Kresnowati
  7. Mahlil Ruby
  8. Mundiharno

Disebutkan dalam Keppres, Ali Ghufron Mukti ditetapkan sebagai direktur utama, sedangkan tujuh lainnya sebagai direktur.

(Sumber: Kompas.com/Nur Rohmi Aida/Vina Fadhrotul Mukaromah/Fitria Chusna Farisa | Editor: Sari Hardiyanto/Dani Prabowo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

BMKG: Wilayah Berpotensi Hujan Lebat dan Angin Kencang pada 30 April hingga 1 Mei 2024

BMKG: Wilayah Berpotensi Hujan Lebat dan Angin Kencang pada 30 April hingga 1 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Manfaat Air Kelapa Muda Vs Kelapa Tua | Cara Perpanjang STNK jika Pemilik Asli Kendaraan Meninggal Dunia

[POPULER TREN] Manfaat Air Kelapa Muda Vs Kelapa Tua | Cara Perpanjang STNK jika Pemilik Asli Kendaraan Meninggal Dunia

Tren
NASA Perbaiki Chip Pesawat Antariksa Voyager 1, Berjarak 24 Miliar Kilometer dari Bumi

NASA Perbaiki Chip Pesawat Antariksa Voyager 1, Berjarak 24 Miliar Kilometer dari Bumi

Tren
Profil Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, Disebut-sebut Jenderal Bintang 1 Termuda, Usia 46 Tahun

Profil Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, Disebut-sebut Jenderal Bintang 1 Termuda, Usia 46 Tahun

Tren
Jokowi Teken UU DKJ, Kapan Status Jakarta sebagai Ibu Kota Berakhir?

Jokowi Teken UU DKJ, Kapan Status Jakarta sebagai Ibu Kota Berakhir?

Tren
Ini Daftar Gaji PPS, PPK, KPPS, dan Pantarlih Pilkada 2024

Ini Daftar Gaji PPS, PPK, KPPS, dan Pantarlih Pilkada 2024

Tren
Pengakuan Ibu yang Paksa Minta Sedekah, 14 Tahun di Jalanan dan Punya 5 Anak

Pengakuan Ibu yang Paksa Minta Sedekah, 14 Tahun di Jalanan dan Punya 5 Anak

Tren
Jadi Tersangka Korupsi, Ini Alasan Pendiri Sriwijaya Air Belum Ditahan

Jadi Tersangka Korupsi, Ini Alasan Pendiri Sriwijaya Air Belum Ditahan

Tren
Daftar Lokasi Nobar Indonesia Vs Uzbekistan Piala Asia U23 2024

Daftar Lokasi Nobar Indonesia Vs Uzbekistan Piala Asia U23 2024

Tren
Bolehkah Penderita Diabetes Minum Air Tebu? Ini Kata Ahli Gizi UGM

Bolehkah Penderita Diabetes Minum Air Tebu? Ini Kata Ahli Gizi UGM

Tren
Bandara di Jepang Catat Nol Kasus Kehilangan Bagasi Selama 30 Tahun, Terbaik di Dunia

Bandara di Jepang Catat Nol Kasus Kehilangan Bagasi Selama 30 Tahun, Terbaik di Dunia

Tren
La Nina Berpotensi Tingkatkan Curah Hujan di Indonesia, Kapan Terjadi?

La Nina Berpotensi Tingkatkan Curah Hujan di Indonesia, Kapan Terjadi?

Tren
Kasus yang Bikin Bea Cukai Disorot: Sepatu Impor hingga Alat Bantu SLB

Kasus yang Bikin Bea Cukai Disorot: Sepatu Impor hingga Alat Bantu SLB

Tren
Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang 2024/2025 Program Sarjana

Biaya Kuliah Universitas Negeri Malang 2024/2025 Program Sarjana

Tren
Hari Pendidikan Nasional 2024: Tema, Logo, dan Panduan Upacara

Hari Pendidikan Nasional 2024: Tema, Logo, dan Panduan Upacara

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com