Kompas.com - 05/02/2021, 19:02 WIB
Peserta mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) di SMK PGRI 3 Malang, Jawa Timur, Senin (16/3/2020). Guna mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19), Pemerintah Provinsi Jatim memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah kecuali pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tetap berlangsung sesuai jadwal. ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTOPeserta mengerjakan soal Ujian Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) di SMK PGRI 3 Malang, Jawa Timur, Senin (16/3/2020). Guna mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19), Pemerintah Provinsi Jatim memutuskan untuk meliburkan seluruh sekolah kecuali pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang tetap berlangsung sesuai jadwal.

KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meniadakan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2021.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Dengan tak adanya UN pada 2021, syarat kelulusan siswa akan diganti dengan beberapa hal yaitu menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi Covid-19, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik, dan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Perstauan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasyidi mengatakan, keputusan meniadakan UN ini merupakan kebijakan tepat dan perlu disambut baik.

Baca juga: Mendikbud: Pengganti UN 2021 bisa Daring atau Luring, Ini Ketentuannya

Akan tetapi, menurut dia, kebijakan ini dikeluarkan melalui peraturan menteri sehingga memiliki dasar hukum yang kuat.

"Seharusnya penghapusannya tidak pakai surat edaran, ini ada problem kekuatannya. Harusnya paling sedikit membuat peraturan menteri, itu dasar hukumnya kurang kuat," kata Unifah kepada Kompas.com, Jumat (5/2/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, ia juga menyayangkan kebijakan tersebut tidak diikuti dengan adanya standar pembelajaran dari Kemendikbud.

Minimal, Kemendikbud memiliki standarisasi kelulusan siswa.

"Standar pembelajarannya itu apa, sebab ini pertaruhannya masa depan. Sudah tahu bahwa kita ini di masa Covid-19, tentu kita sangat senang dengan kelulusan tidak lagi pakai UN, karena UN terlalu akademik," jelas dia.

"Harus ada capaian di dalam sebuah penyelesaian studi, capaiannya dibuat, standarnya pakai standar learning, pembelajarannya seperti apa, portofolionya seperti apa, itu perlu guidance," kata Unifah.

Baca juga: Mendikbud Nadiem: Ini Syarat Kelulusan Pengganti Ujian Nasional 2021

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X