Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Kala Virus Corona Terus Menggila

Kompas.com - 03/02/2021, 10:29 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMBERLAKUAN Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah dinilai gagal. Program yang digelar sejak 11 Januari 2021 ini tak mampu menekan angka penularan Covid-19.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak bisa menyembunyikan kekesalan dan kegundahannya perihal penanganan pandemi Covid-19 ini.

Berbagai kebijakan yang ditelorkan pemerintah guna menahan laju penularan virus corona seolah majal, termasuk PPKM.

Program yang sudah berjalan hampir satu bulan ini tak menunjukkan hasil yang signifikan. Alih-alih bisa mengendalikan, angka kasus penularan virus asal Wuhan, China, ini malah naik tajam.

Kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam sejak Januari 2021. Angka peningkatan kasus baru dalam setiap hari dapat menembus angka 10 ribu, bahkan mencapai lebih dari 14 ribu kasus baru.

Merujuk data yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19 pada Selasa (2/2/2021) pukul 12.00 WIB, ada penambahan 10.379 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan tersebut menyebabkan jumlah pasien yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.099.687 orang, terhitung sejak diumumkannya kasus perdana Covid-19 pada 2 Maret 2020.

Tertinggi di Asia

Indonesia kini menduduki peringkat pertama dengan kasus aktif Covid-19 tertinggi di Asia, mengalahkan India yang sebelumnya memiliki jumlah kasus aktif terbanyak.

Kasus aktif merupakan jumlah orang yang masih dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Hingga Selasa (2/2/2021), Indonesia memiliki 175.349 kasus aktif. Sementara India hanya memiliki 164.278 kasus aktif.

Pemerintah sudah melakukan segala cara guna menekan laju penularan virus corona. Mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menggalakkan 3 M (menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan), vaksinasi hingga PPKM. Namun hingga kini pandemi masih tak terkendali.

Menurut Jokowi, berbagai kebijakan tersebut tidak efektif karena tidak dilaksanakan secara maksimal. Implementasi di lapangan tidak tegas, sehingga esensi dari pembatasan kegiatan masyarakat ini tidak terlihat dan tidak menurunkan mobilitas di lapangan.

Untuk itu Jokowi meminta, kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 perlu dilakukan dengan lebih tegas dan konsisten.

Lockdown?

Kekecewaan Jokowi berbuntut panjang. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menuding, kegagalan kebijakan PPKM karena masyarakat tidak patuh dan tak disiplin dengan protokol kesehatan.

Satgas berdalih, pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali bisa berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M dan ketentuan lainnya yang berlaku selama masa PPKM dan penegakan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah.

Angka penularan masih terus naik tajam karena selama masa PPKM masih banyak masyarakat yang lalu lalang dan tidak mematuhi protokol kesehatan.

Mobilitas masyarakat juga masih tinggi. Padahal salah satu kunci agar pandemi terkendali adalah melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan menghambat mobilitas masyarakat.

Berangkat dari kondisi ini, pemerintah seyogyanya mengkaji kembali kebijakan PPKM meski program ini baru akan berakhir 8 Februari mendatang.

Sejumlah epidemiolog meminta pemerintah menerapkan sejumlah langkah guna mengendalikan pandemi Covd-19. Salah satunya menerapkan lockdown atau karantina. Namun, kebijakan ini bisa berdampak besar terhadap ekonomi.

Menimbang dampak ekonomi yang bisa terjadi, pemerintah bisa melakukan karantina secara lokal. Artinya, pemerintah hanya melakukan karantina untuk wilayah berzona merah.

Kebijakan ini bisa menjadi jalan tengah. Di satu sisi bisa mengendalikan pandemi sekaligus tak menganggu laju ekonomi.

Namun masalahnya, karantina zona merah ini harus didukung data yang valid. Sementara, Kemenkes belum memiliki data detail terkait sebaran Covid-19 ini hingga level paling kecil.

Mengapa PPKM dan berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah gagal?

Setelah PPKM apa langkah yang akan diambil pemerintah guna menangani pandemi? Apa benar pemerintah akan melakukan karantina wilayah? Lalu apa dampaknya jika kebijakan itu diterapkan?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (3/2/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.


Terkini Lainnya

Berapa Gaji Komite BP Tapera? Ada Menteri Basuki dan Sri Mulyani

Berapa Gaji Komite BP Tapera? Ada Menteri Basuki dan Sri Mulyani

Tren
Daftar Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes dan Bloomberg Akhir Mei 2024

Daftar Orang Terkaya Indonesia Versi Forbes dan Bloomberg Akhir Mei 2024

Tren
Cara Download Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jadi Lebih Mudah

Cara Download Aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan Jadi Lebih Mudah

Tren
Syarat Kredit Rumah Pakai Tapera dan Kelompok Prioritas Penerimanya

Syarat Kredit Rumah Pakai Tapera dan Kelompok Prioritas Penerimanya

Tren
Biar Ibadah Haji Lancar, Ini 4 Hal yang Wajib Dipersiapkan Jemaah

Biar Ibadah Haji Lancar, Ini 4 Hal yang Wajib Dipersiapkan Jemaah

BrandzView
Israel Klaim Kuasai Koridor Philadelphia, Berisi Terowongan untuk Memasok Senjata ke Hamas

Israel Klaim Kuasai Koridor Philadelphia, Berisi Terowongan untuk Memasok Senjata ke Hamas

Tren
KCIC Luncurkan Frequent Whoosher Card untuk Penumpang Kereta Cepat, Tiket Bisa Lebih Murah

KCIC Luncurkan Frequent Whoosher Card untuk Penumpang Kereta Cepat, Tiket Bisa Lebih Murah

Tren
Intip Kehidupan Mahasiswa Indonesia di UIM Madinah, Beasiswa '1.000 Persen' dan Umrah Tiap Saat

Intip Kehidupan Mahasiswa Indonesia di UIM Madinah, Beasiswa "1.000 Persen" dan Umrah Tiap Saat

Tren
Mengenal Penyakit Multiple Sclerosis, Berikut Gejala dan Penyebabnya

Mengenal Penyakit Multiple Sclerosis, Berikut Gejala dan Penyebabnya

Tren
Kenali Perbedaan SIM C, SIM C1, dan SIM C2

Kenali Perbedaan SIM C, SIM C1, dan SIM C2

Tren
Apakah Dana Tapera Bisa Dicairkan? Ini Mekanisme dan Syaratnya

Apakah Dana Tapera Bisa Dicairkan? Ini Mekanisme dan Syaratnya

Tren
SYL Beri Nayunda Nabila Kalung Emas dan Tas Mewah Pakai Uang Kementan

SYL Beri Nayunda Nabila Kalung Emas dan Tas Mewah Pakai Uang Kementan

Tren
Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Lulusan Unsri, Kok Bisa?

Mahasiswa UM Palembang Diduga Plagiat Skripsi Lulusan Unsri, Kok Bisa?

Tren
Kerugian Negara akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 T, Ini Rinciannya

Kerugian Negara akibat Korupsi Timah Capai Rp 300 T, Ini Rinciannya

Tren
10 Jenis Penyakit Autoimun Paling Umum, Salah Satunya Diabetes Tipe 1

10 Jenis Penyakit Autoimun Paling Umum, Salah Satunya Diabetes Tipe 1

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com