Aung San Suu Kyi, Pemimpin De Facto yang Ditangkap Militer Myanmar

KOMPAS.com - Situasi politik di Myanmar semakin memanas setelah pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, ditahan oleh pihak militer pada Senin (1/2/2021).

Berdasarkan laporan Reuters, Suu Kyi dan sejumlah tokoh senior dari partai National League for Democracy (NLD) ditangkap dalam sebuah penggerebekan pada Senin dini hari.

Penahanan Suu Kyi dan politikus dari partai NLD terjadi setelah ketegangan yang meningkat selama beberapa hari terakhir antara pemerintahan sipil dengan militer.

Militer Myanmar, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh NLD telah mencurangi hasil pemilu November 2020, sehingga bisa menang telak. 

Tatmadaw juga menyatakan, mereka dapat mengambil tindakan jika keluhan tentang kecurangan dalam Pemilu Myanmar tidak ditangani.

Juru Bicara NLD Myo Nyunt mengatakan, dengan melihat situasi yang terjadi sekarang, dapat diasumsikan bahwa militer sedang melakukan kudeta.

Baca juga: Kudeta Militer di Myanmar, Pemerintah Indonesia Sampaikan Keprihatinan 

Sosok Aung San Suu Kyi selalu jadi perhatian dalam dinamika politik di Myanmar. 

Suu Kyi, putri perdana menteri

Ditangkap dan ditahan oleh militer bukan baru kali ini saja dialami oleh Suu Kyi.

Perempuan kelahiran 19 Juni 1945 itu sebelumnya pernah menjadi tahanan rumah antara tahun 1989 hingga 2010, karena perannya sebagai tokoh oposisi Myanmar yang konsisten menyuarakan demokrasi.

Darah politik Suu Kyi barangkali diturunkan dari ayahnya, Aung San, Perdana Menteri Myanmar di era kolonial Inggris, yang tewas dibunuh saat mempersiapkan kemerdekaan negara itu.

Ketika ayahnya terbunuh, Suu Kyi masih berusia dua tahun.

Melansir Harian Kompas, 12 Juli 1995, Suu Kyi melewatkan kehidupan hingga remaja di Yangoon, dan kemudian ikut ibunya, Khin Kyi, yang bertugas sebagai Duta Besar di India.

Pada 1964, dia belajar di Oxford University selama tiga tahun. Suu Kyi kemudian menikah dengan ilmuwan Inggris, Michael Aris, pada 1972.

Dari pernikahan itu, Suu Kyi dan Aris dikaruniai dua buah hati, Alexander dan Kim.

AFP/YE AUNG THU Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi berbicara di ajang World Economic Forum on ASEAN di Hanoi, Kamis (13/9/2018).

Tergerak melawan kekejaman

Awal mula Suu Kyi terlibat dalam pusaran politik Myanmar terjadi ketika dia pulang kampung pada April 1988 untuk menjenguk ibunya yang sakit keras.

Tidak lama setelah kepulangannya, diktator militer Myanmar, U Ne Win, mengundurkan diri pada 23 Juli 1988, setelah 26 tahun memerintah negara itu.

Pengunduran diri itu kemudian memicu rakyat Myanmar turun ke jalan, dan berdemonstrasi menuntut demokrasi serta pemenuhan terhadap hak-hak mereka.

Dalam rentetan demonstrasi yang berubah menjadi tragedi berdarah itu, Suu Kyi menyaksikan langsung sekitar 3.000 demonstran prodemokrasi tewas diberondong bedil tentara di sejumlah kota.

Tragedi itu menyisakan kesan kuat dalam dirinya, hingga akhirnya dia memutuskan untuk tampil ke depan rakyat, dan menyerukan bahwa demokrasi harus hadir di tanah Myanmar.

Nobel Perdamaian

Sejak memutuskan untuk bersuara, Suu Kyi konsisten pada pilihannya itu. Dia memilih tetap tinggal di Yangoon, dan tampil memberikan semangat pada rakyat Myanmar.

"Daw aye, Daw aye (Hak kami, hak kami)" teriak massa saat Suu Kyi tampil di hadapan mereka di Shwedagon Pagoda.

Waktu itu, 26 Agustus 1988. Suu Kyi segera meneriakkan pemerintah militer mundur dan demokrasi bagi Myanmar.

"Krisis saat ini adalah keprihatinan seluruh bangsa. Sebagai putri dari Aung San, saya tidak bisa berdiam diri terhadap apa yang sedang berlangsung. Krisis nasional dalam kenyataannya bisa dibilang sebagai suatu perjuangan kemerdekaan kedua," kata Suu Kyi dalam pidatonya.

Suara Suu Kyi yang meraih banyak dukungan dari masyarakat, membuat junta militer menjatuhkan hukuman tahanan rumah pertama kepadanya, 20 Juli 1989.

Ketika menjalani masa tahanan, komite Nobel memberikan penghargaan Nobel Perdamaian 1991 atas perjuangan Suu Kyi.

"Perjuangan Suu Kyi merupakan suatu contoh yang luar biasa keberanian warga sipil di Asia dalam dekade terakhir ini," ujar pihak Nobel saat memilih Suu Kyi.

"Dia menjadi simbol penting dalam perjuangan melawan penindasan," demikian pernyataan pihak Nobel.

AFP / ROSLAN RAHMAN Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Menjadi pemimpin de facto Myanmar

Melansir Biography, pada November 2011, setahun setelah Suu Kyi dibebaskan dari tahanan rumah, partai NLD mengumumkan bahwa mereka akan mendaftar ulang sebagai partai politik.

Sebelumnya, partai itu membubarkan diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintah.

Pada Januari 2012, Suu Kyi secara resmi mendaftar untuk mencalonkan diri di parlemen. Pada 1 April 2012, NLD mengumumkan bahwa Suu Kyi telah memenangkan pemilu.

Sebuah siaran berita di MRTV yang dikelola pemerintah mengonfirmasi kemenangannya, dan pada 2 Mei 2012, Suu Kyi menjabat.

Dengan Suu Kyi memenangkan pemilihan kembali sebagai pemimpin partainya pada 2013, negara itu kembali mengadakan pemilihan parlemen pada 8 November 2015.

Kurang dari seminggu kemudian, pada 13 November, NLD secara resmi dapat mengumumkan kemenangan telak, setelah memenangkan 378 kursi di parlemen yang memiliki 664 kursi.

Pada awal Maret 2016, partai tersebut memilih presiden baru negara itu, Htin Kyaw, yang telah lama menjadi penasihat Suu Kyi.

Karena Suu Kyi secara konstitusional dilarang menduduki kursi kepresidenan, maka pada April 2016 posisi Kanselir diciptakan, untuk memungkinkannya mengisi peran yang lebih besar dalam urusan negara.

Dengan jabatan itu, Suu Kyi secara de facto adalah pemimpin Myanmar, yang berkuasa lebih tinggi dari presiden.

Baca juga: Pemilu Myanmar: Partai NLD yang Dipimpin Aung San Suu Kyi Klaim Kemenangan