Menyikapi Krisis HAM Akibat Covid-19

Pada sisi lain, pemerintah bertanggungjawab menyediakan informasi yang diperlukan untuk perlindungan dan pemajuan hak, termasuk hak atas kesehatan warga masyarakat.

Komite PBB tentang Hak ekonomi, sosial dan budaya menyatakan bahwa memberikan “pendidikan dan akses informasi mengenai masalah kesehatan utama di masyarakat, termasuk cara pencegahan dan pengendaliannya sebagai “kewajiban inti” yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Selain itu pemerintah harus memastikan bahwa situs web yang memberi informasi tentang Covid-19 harus dapat diakses oleh orang-orang dengan kondisi cacat penglihatan, pendengaran, dan bentuk kecacatan lainnya.

Layanan berbasis telepon juga harus memiliki kemampuan teks untuk penyandang tunarungu atau yang memiliki gangguan pendengaran.

Informasi yang sesuai usia hendaknya diberikan kepada anak-anak untuk membantu mereka mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri.

Singkatnya, pemerintah harus berkomunikasi dengan seluruh warga masyarakat menggunakan bahasa sederhana untuk memaksimalkan pemahaman mengenai Covid-19 dan dampak buruknya.

Lewat beberapa strategi yang dikemukakan di atas, penulis percaya, bangsa Indonesia dapat memiliki daya tahan dan kekuatan yang lebih besar sehingga bisa segera keluar dari masalah pandemi Covid-19, sekaligus bisa tetap menjamin HAM seluruh warganya.