Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Kerja Diam Penyidik KPK dan Tanda-tanda Kutukan Periode Kedua

Kompas.com - 30/11/2020, 11:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

KOMPAS.com - Hai apa kabar? November berganti Desember. Waktu berjalan dengan irama seperti sebelum-sebelumnya. Meskipun berjalan maju, kerap saya merasakan waktu seperti berulang juga.

Bagaimana rasa-merasamu soal waktu? Apakah maju? Apakah berulang seperti kerap saya rasakan? Jika merasakan waktu itu berulang, sebenarnya tidak ada maju, tidak ada mundur. Berputar-putar saja.

Rasa-merasa saya soal waktu ini diperkuat dengan apa yang terjadi minggu lalu. Kita tidak maju. Kita tidak mudur. Kita berputar-putar di persoalan yang sama dari hari ke hari.

Entah kabar gembira atau kabar buruk mendapati berita Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Kabar gembira bagi mereka yang selama ini menganggap KPK tidak berdaya di era revisi UU KPK dengan Ketua KPK Firli Bahuri. KPK ternyata masih bisa diharapkan di tengah kekecewaan yang tinggi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.ANTARAFOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) mengenakan baju tahanan seusai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/11/2020). KPK menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka setelah ditangkap di Bandara Soekarno Hatta terkait dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.
Kabar buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua, khususnya bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan gerombolan yang terlibat dalam kasus korupsi ini.

Begitu mudahnya kejahatan ini terungkap dan pengungkapnnya membuat malu dan semoga membuat jeri serta jera. Kenapa semoga? Karena kasus demi kasus korupsi berulang tanpa efek jeri serta jera bagi penerusnya.

Bravo untuk kerja-kerja hening para penyidik KPK. Mereka bekerja di tengah minimnya kebanggaan kita pada kerja-kerja lembaga negara dan meluasnya dorongan untuk melupakan peran-peran baik negara.

Edhy Prabowo yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ditetapkan sebagai tersangka kasus suap izin tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.

Selain Edhy, enam orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk di antaranya staf khusus Menteri KKP. Edhy diduga menerima suap Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS terkait izin ekspor lobster.

Saat penangkapan, Edhy, istri dan rombongan baru tiba di Tanah Air dari perjalanan ke Amerika Serikat. Bersama Edhy disita barang-barang belanjaan senilai Rp 750 juta di antaranya sepeda balap, sepatu, tas, jam tangan dan koper.

Kabar buruk untuk pemerintah ini bisa jadi pintu masuk memberi kabar baik ke rakyat jika tindakan cekatan, tepat dan memenuhi harapan rakyat dilakukan. Ajaibnya, hal ini tidak dilakukan.

Jelas-jelas tertangkap tangan dan dinyatakan sebagai tersangka kasus suap, Edhy malah mendapat puja dan puji.

Puja dan puji itu terlontar dari pejabat serba bisa dalam segala cuaca yang ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri KKP ad interim Luhut Binsar Panjaitan.

Pada akhir bulan Juli 2019, Jokowi bersama menteri-menteri terkait seperti Menteri Pariwisata, Arief Yahya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bertolak ke Danau Toba dalam rangka kunjungan kerja untuk memastikan pengembangan pariwisata Danau Toba.Dok. Kementerian Pariwisata Pada akhir bulan Juli 2019, Jokowi bersama menteri-menteri terkait seperti Menteri Pariwisata, Arief Yahya; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono; Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bertolak ke Danau Toba dalam rangka kunjungan kerja untuk memastikan pengembangan pariwisata Danau Toba.
Orang kepercayaan Presiden Jokowi itu menyebut Edhy sebagai orang baik dan ksatria. Baiklah. Baiklah. Baiklah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com