Aksi Masih Terus Terjadi, Pemerintah Thailand Akan Investigasi Media

KOMPAS.com - Aksi demonstrasi besar di Bangkok, Thailand, memasuki hari keenam pada Senin (19/10/2020).

Demonstrasi tetap digelar meski pemerintah Thailand telah melarang segala bentuk aktivitas perkumpulan massa.

Pemerintah Thailand terus berupaya menekan eskalasi demonstrasi dengan berbagai upaya. Salah satunya dengan membatasi aktivitas jurnalistik di negara itu.

Dilansir dari Reuters, Senin (19/10/2020), Kepolisian Thailand baru saja memerintahkan investigasi terhadap empat kantor berita.

Perintah investigasi itu dikeluarkan berdasarkan Dekrit Darurat yang telah diterbitkan pada pekan lalu, dalam rangka menghentikan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah dan Kerajaan Thailand.

Perintah investigasi ini kontan memicu amarah dari berbagai media. Mereka menuding hal ini sebagai serangan terhadap kebebasan pers yang dilakukan oleh Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.

Baca juga: Profil Prayuth Chan-ocha, PM Thailand yang Menolak Mundur Usai Didemo

Investigasi konten

Berdasarkan dokumen kepolisian bertanggal 16 Oktober 2020, investigasi dilakukan terhadap konten dari empat kantor berita, sekaligus laman Facebook dari kelompok demonstran.

"Kami menerima informasi dari unit intelijen bahwa konten dan informasi yang menyimpang telah digunakan dan disebarluaskan sehingga menimbulkan kebingungan serta memicu keresahan masyarakat," kata juru bicara polisi Kissana Phathanacharoen dalam konferensi pers.

Dia mengatakan, otoritas penyiaran dan Kementerian Digital Thailand akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang sesuai, seraya menambahkan bahwa tidak ada rencana untuk mengekang kebebasan pers.

Putchapong Nodthaisong, juru bicara Kementerian Digital, mengatakan, telah meminta perintah pengadilan untuk menghapus konten dari empat media dan halaman Facebook demonstran.

Selain itu, dia menyebut ada lebih dari 300.000 konten yang dinilai telah melanggar hukum Thailand.

Baca juga: Sederet Skandal Raja Thailand Maha Vajiralongkorn

Sikap media Thailand

AFP/JACK TAYLOR Massa pro-demokrasi menggelar aksi unjuk rasa menentang dekrit darurat oleh Pemerintah Thailand, di Bangkok, Thailand, Kamis (15/10/2020). Puluhan ribu orang turun ke jalan memprotes keputusan Pemerintah mengeluarkan dekrit darurat yang melarang kerumunan dan pembatasan media.

The government has ordered to censor @prachatai, @thereportersth, @thestandardth, and @FreeYOUTHth. #save???????? tops Thailand’s Twitter.

Honored to report accurate info about human rights and political development in Thailand, we'll try our best in continuing to do so. pic.twitter.com/d6uc8PinzF

— Prachatai English (@prachatai_en) October 19, 2020

"Sebuah kehormatan bagi kami untuk melaporkan info akurat tentang hak asasi manusia dan perkembangan politik di Thailand, kami akan berusaha sebaik mungkin untuk terus melakukannya," tulis Prachathai English dalam unggahannya di Twitter, Senin (19/10/2020).

Sementara itu, The Manushya Foundation, sebuah yayasan independen yang mengkampanyekan kebebasan online, menyebut tindakan tersebut sebagai upaya untuk membungkam media yang bebas.

“Karena pelarangan protes tidak berhasil, pemerintah yang didukung militer berharap menciptakan ketakutan agar tidak ada yang berani mengatakan kebenaran,” kata direktur yayasan itu Emilie Palamy Pradichit.