Menurut Wisnu, sarkasme selalu memiliki pesan yang ingin disampaikan.
Dia menyebut, dalam kasus wawancara kursi kosong yang ingin ditonjolkan bukanlah wawancaranya, melainkan kesempatan bagi pejabat publik untuk membuktikan transparansinya.
“It is not too late. We have an interview prepared. Oven-ready, as Mr Johnson likes to say”
Andrew Neil issues a challenge for Boris Johnson to commit to an interview with him, to face questions on why people have “deemed him to be untrustworthy”https://t.co/daHLxEYn4r pic.twitter.com/oQ21uDdtJe
— BBC Politics (@BBCPolitics) December 5, 2019
Publik berhak tahu
Wisnu mengatakan, sejak awal pandemi Covid-19 banyak pejabat publik di Indonesia yang melakukan blunder dalam komunikasi kepada publik. Hal tersebut semestinya diperbaiki.
"Karena buat saya begini, kemungkin seorang pejabat publik datang atau tidak datang dalam wawancara media, itu seringkali juga tidak ada jaminan itu menjawab persoalan," kata Wisnu.
Namun, Wisnu mengatakan bahwa publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia. Menurutnya, publik berhak menuntut pertanggungjawaban dari orang yang memiliki wewenang.
"Buat saya memperbaiki komunikasi publik itu perkara transparansi, dan tidak meremehkan kondisi pandemi. Prinsipnya begini, tidak ada kewajiban pemerintah untuk menjawab pertanyaan media atau datang di satu tayangan TV tertentu," kata Wisnu.
"Tetapi adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan kebijakan-kebijakan yang diambil dan melakukan komunikasi ke publik dengan baik," imbuhnya.
Baca juga: UPDATE: Bertambah 3.509 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 278.722