Mengapa Keputusan Shalat Idul Fitri dari MUI Tak Dijalankan Serentak?

Kompas.com - 20/05/2020, 12:52 WIB
Umat islam melaksanakan shalat Id di Masjid Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (5/6/2019).Umat islam di seluruh Indonesia melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah secara serentak sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pemerintah. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SUmat islam melaksanakan shalat Id di Masjid Jami Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (5/6/2019).Umat islam di seluruh Indonesia melaksanakan shalat Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah secara serentak sesuai dengan jadwal yang ditentukan Pemerintah.

KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia ( MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 28 Tahun 2020 terkait panduan kaifiat (tata cara) takbir dan shalat Idul Fitri di tengah pandemi virus corona.

Dalam fatwa MUI tersebut, disebutkan bahwa shalat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah secara berjemaah atau sendiri.

" Shalat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid)," demikian bunyi salah satu bagian fatwa MUI seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com dari Sekjen MUI Anwar Abbas, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Boleh Dilakukan di Rumah, Ini Tata Cara Shalat Idul Fitri

Namun, keputusan berbeda justru dikeluarkan oleh MUI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang memperbolehkan shalat Idul Fitri berjemaah di masjid.

Pemerintah Kota Tegal, Jawa Tengah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tegal juga memutuskan untuk memperbolehkan masjid dan mushala menggelar shalat Idul Fitri 1441 H.

Keputusan itu juga berbeda dengan Pemprov dan MUI Jawa Tengah yang mengimbau masyarakat melaksanakan shalat Id di rumah.

Lantas, mengapa keputusan mengenai shalat Idul Fitri antara MUI pusat dan daerah tidak serentak?

Bukan karena tak patuh

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengatakan, perbedaan keputusan MUI pusat dengan daerah tersebut bukan dikarenakan MUI daerah tidak mematuhi aturan MUI pusat.

Melainkan, per daerah memiliki jumlah kasus dan penularan virus corona yang berbeda-beda.

"Bukan tidak dipatuhi, tetapi karena penilaian mereka (MUI daerah) terhadap status tingkat penularan Covid-19 di daerah mereka masing-masing yang berbeda-beda," kata Anwar kepada Kompas.com, Rabu (20/5/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X