Pemulangan WNI Eks ISIS, Pertaruhan Indonesia di Mata Internasional?

Kompas.com - 07/02/2020, 20:29 WIB
Seorang anggota pasukan pemerintah Suriah memegang bendera ISIS saay berada di jalan kota tua Palmyra yang direbut kembali dari tangan ISIS, Minggu (27/3/2016). AFP PHOTO / STRSeorang anggota pasukan pemerintah Suriah memegang bendera ISIS saay berada di jalan kota tua Palmyra yang direbut kembali dari tangan ISIS, Minggu (27/3/2016).

Due process of law dapat diartikan sebagai suatu proses hukum yang baik, benar dan adil. Sementara Fair Trial Principles adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil.

Baca juga: Soal WNI Eks ISIS: Secara Konstitusi Pemerintah Harus Memulangkan, Tapi...

Jawahir menambahkan, jika penolakan WNI eks ISIS itu dianggap benar atas dasar UU Kewarganegaraan, maka pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan aspek internasional.

Ia pun meyakini bahwa pemulangan itu tidak kan membuat seluruh penduduk Indonesia terpapar menjadi teroris.

"Saya yakin, dalam konteks Indonesia sebagai negara demokratis, pemulangan 600 eks ISIS tidak akan membuat 260 juta terpapar menjadi teroris atau radikalis," kata dosen Fakultas Hukum UII itu.

Oleh karena itu, negara dan pemerintah menurutnya perlu untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada WNI eks ISIS tersebut.

Penolakan bisa dimengeri

Pandangan berbeda disampaikan oleh pakar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana.

Ia menyebut jika penolakan WNI eks ISIS ini akan bisa dimengerti dan dimaklumi oleh masyarakat internasional.

Menurutnya, kejahatan yang dilakukan oleh ISIS menjadi alasan mengapa masyarakat internasional memahami keputusan itu.

"Masyarakat internasional paham bahwa eks WNI ini kan telah melakukan kejahatan di Suriah, apalagi kejahatan yang oleh masyarakat internasional merupakan kejahatan luar biasa yaitu terorisme," kata Hikmahanto kepada Kompas.com, Jumat (7/2/2020).

"Jangan sampai dengan alasan kemanusian justru mereka kembali untuk memporak-porandakan Indonesia," sambungnya.

Hikmahanto mengatakan, masalah WNI eks ISIS tersebut jauh berbeda dengan kasus WNI yang overstay.

Dengan alasan itu, Hikmahanto menganggap jika pemerintah tidak punya kewajiban untuk mengevakuasi WNI eks ISIS karena telah melakukan kejahatan terorisme.

Baca juga: Pejabat Anti-Terorisme Kurdi Sebut ISIS Semakin Kuat di Irak

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X