Bahasa Inggris Disebut Dihapus dari Kurikulum SD, Ini Kata Kemendikbud

"POV Baru tau pelajaran Bahasa Inggris di SD dihapus," kata akun tersebut. 

Pengunggah menyebutkan, penghapusan Bahasa Inggris tersebut dilakukan di SD negeri, sementara di swasta tidak dilakukan.

Dia juga menanyakan pendapat para warganet apakah setuju dengan hal tersebut atau tidak.

"Gimana menurut bunda?? Padahal di era globalisasi ini Bahasa Inggris dasar sangat penting.." kata akun tersebut lagi.

Hingga Kamis (15/6/2023) unggahan tersebut telah disukai lebih dari 424.000 kali, dan disukai lebih dari 10.000 pengguna.

Lantas, benarkah pelajaran Bahasa Inggris di SD negeri dihapus?

Penjelasan Kemendikbud Ristek

Koordinator Pengembangan Kurikulum, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek, Yogi Anggraena mengatakan, informasi yang menyebutkan pelajaran Bahasa Inggris di SD negeri dihapus menurutnya kurang tepat.

Yogi menjelaskan, saat ini pelajaran Bahasa Inggris dalam kurikulum merdeka di sekolah dasar (SD) merupakan mata pelajaran (mapel) pilihan.

Ia menjelaskan, mata pelajaran pilihan artinya jika guru untuk mapel tersebut tersedia di sekolah, maka pelajaran akan diajarkan. Sebab metode penilaian dan buku materinya sudah disediakan. 

"Capaian pembelajaran dan bukunya (mapel pilihan) sudah disiapkan oleh pemerintah," kata Yogi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (15/6/2023).

Sementara terkait ada tidaknya mata pelajaran pilihan di suatu sekolah, termasuk di dalamnya materi bahasa Inggris, maka menjadi keputusan dari pihak sekolah.

Namun ia mengatakan, dalam implementasinya sejak kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 2013, sejumlah daerah sudah menetapkan Bahasa Inggris sebagai mapel wajib di SD dengan memasukkannya ke muatan lokal maupun ke ekstrakurikuler.

Mapel wajib kurikulum merdeka

Berikut ini mata pelajaran wajib yang saat ini berlaku pada Kurikulum Merdeka untuk kurikulum SD:

• Pendidikan Agama
• Pancasila
• Bahasa Indonesia
• Matematika
• IPA
• IPS 
• PJOK
• Seni

Sementara untuk bahasa daerah, menurut Yogi masuk sebagai muatan lokal yang juga merupakan mapel pilihan dengan kewenangan penentuannya berada pada pemerintah daerah.

Ia menambahkan Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dimulai sejak tahun 2021/2022 di sekolah penggerak.