KRI Nanggala-402 Tak Kunjung Ditemukan, Pengamat Uraikan Tantangannya

Kapal ini dilaporkan hilang kontak pada Rabu (22/4/2021) di perairan sekitar 60 mil atau sekitar 95 kilometer dari utara Pulau Bali, sekitar pukul 03.00 waktu setempat.

Untuk membantu proses pencarian, TNI AL juga mengirimkan KRI Rigel dari Dishidros Jakarta dan KRI Rengat dari Satuan Ranjau.

Tercatat beberapa negara juga sudah merespons dan siap memberikan bantuan, di antaranya adalah Singapura, Australia, dan India.

Lantas, apa saja tantangan dalam proses pencarian KRI Nanggala-402 ini?

Penjelasan pengamat

Pemerhati militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, situasi yang menimpa KRI Nanggala-402 memang tidak mudah.

Menurut dia, tantangan terbesar dari proses pencarian ini adalah kawasan yang tidak mudah dijangkau oleh kapal-kapal pencari.

"Artinya, tingkat kesulitan kita adalah mendatangkan kapal pencari dari berbagai lokasi yang tentunya membutuhkan waktu," kata Fahmi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Selain itu, keterbatasan perangkat atau sarana penyelamatan bawah air juga menjadi hambatan dalam proses pencarian.

Oleh karena itu, upaya pencarian harus melibatkan banyak pihak, termasuk dari negara lain, sehingga memerlukan waktu.

Kendati demikian, ia masih meyakini bahwa KRI Nanggala-402 bisa ditemukan dan semua kru bisa selamat.

"Tapi, sebenarnya kita dapat melihat sejak Rabu sampai hari ini, upaya penyelamatan dilakukan secara serius. Hari ini armada penyelamatan bertambah lagi," ujar Khairul.

"Melihat keseriusan ini ya saya kira kita masih bisa berharap, upaya penyelamatan ini membuahkan hasil sebelum fase kritisnya terlampaui," sambung dia.

Pengadaan dan pemeliharaan alutsista

Fahmi menjelaskan, ini merupakan insiden ketiga kalinya yang menimpa kapal berusia tua TNI AL.

Karena kapal itu sudah tua dan kemampuan operasionalnya masih dibutuhkan, maka upaya pemeliharaan harus ekstra dan beban kerjanya harus dikurangi.

Jika nantinya ada rencana pengadaan alutsista baru, ia menyarankan agar pemerintah juga memikirkan pengadaan fasilitas penyelamatan bawah laut.

"Tentu saja kehadiran kapal selam perlu didukung penanganan kedaruratannya," jelas dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus diingatkan soal mempertimbangkan porsi anggaran yang lebih proporsional dan disiplin pada prioritas.

"Kalau kita bicara alutsista kan harus proporsional antara pengadaannya, pemeliharaannya, termasuk juga bagaimana perawatan dan pemeliharaan personelnya," tutup dia.