KOMPAS.com - Masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya tengah bergelut dengan bencana banjir yang terjadi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.
Setiap tahunnya, bencana banjir selalu melanda Ibu Kota dan kota penyangga di sekitarnya.
Apa yang membuat Jakarta selalu langganan dihampiri banjir selain karena curah hujan ekstrem yang terjadi?
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi mengatakan, ada sejumlah faktor yang saling berkaitan sehingga banjir tak bisa dihindari terjadi di Ibu Kota.
"Tidak ada faktor dominan. Menurut hemat kami ada 3 penyebanya. Satu, luapan sungai; dua hilangmya wilayah tangkapan air; dan tiga sistem drainase. Ya (ketiganya) saling memengaruhi," kata Bagus saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/2/2021).
Di luar tiga faktor itu, Bagus mengatakan, banjir Jakarta tidak bisa dilepaskan dari faktor di hulu dan adanya cuaca ekstrem.
Menurut Bagus, Walhi telah memperingatkan sebelumnya, bahwa banjir di Jakarta dipicu oleh berbagai permasalahan yang kompleks.
Persoalan itu di antarana, krisis lingkungan hidup di Jakarta maupun di wilayah-wilayah penyangganya.
Permasalahan-permasalahan itu akan terakumulasi hingga memicu bencana ekologis yang intensitasnya akan semakin meningkat serta bisa menimbulkan korban.
Dan banjir yang terjadi dua hari ini, merupakan bentuk dari situasi darurat ekologis.
6 desakan untuk pemerintah
Walhi menyampaikan 6 poin desakan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemprov Banten serta Pemprov Jawa Barat sebagai wilayah penyangga Jakarta, jika menginginkan kisah banjir di Jakarta "tutup buku" dan tidak kembali terulang.
Berikut 6 hal yang disampaikan Walhi:
Bagus meyakini, jika keenam poin rekomendasi tersebut dijalankan dengan optimal, maka Jakarta bisa menangani banjir yang selalu terjadi.
"Bisa jika asalkan serius (meskipun wilayah Jakarta terbilang rendah, meskipun terjadi cuaca ekstrem)," ujar dia.
Terkait dengan cuaca ekstrem, Bagus menilai, hal berkaitan dengan pemanasan global.
Oleh karena itu, tidak hanya Jakarta, Indonesia harus mulai menunjukkan komitmennya untuk menghentikan hal itu.
"Yakni meninggalkan segera penggunaan energi kotor dan beralih ke energi baru terbarukan dgn transisi yg berkeadilan juga memastikan tidak ada lagi kebakaran hutan dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur," kata Bagus.
Ia menilai, saat ini pemerintah belum menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi permasalahan bajir.
"Alih-alih melakukan tindakan mitigasi dan adaptasi untuk meminamilisir dampak bencana ekologis, Pemerintah tak juga memiliki political will untuk melakukan koreksi terhadap arah kebijakan ruang yang semakin eksploitatif terhadap alam," kata Bagus.
"Kita tahu, bahwa krisis iklim disebabkan oleh kebijakan pembangunan dan ekonomi yang terus menggerus alam," ujar dia.
https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/22/073500765/mungkinkah-jakarta-bebas-banjir-